Kaleidoskop 2018: Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang Banyak Menuai Kritik

Kompas.com - 25/12/2018, 10:25 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama beberapa menteri dan Kepala BPKM dalam konferensi pers tentang kemudahan berusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama beberapa menteri dan Kepala BPKM dalam konferensi pers tentang kemudahan berusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah lebih dari setahun, Pemerintahan Joko Widodo- Jusuf Kalla akhirnya kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI pada Jumat (16/11/2018), di Istana Negara, Jakarta.  Terakhir paket kebijakan ekonomi XV dikeluarkan pemerintah pada 15 Juni 2017.

Ada tiga poin yang diatur dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI ini. Pertama, memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday); kedua, merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI); dan ketiga, memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan.

Sejatinya, pemerintah memang berupaya untuk mendorong masuknya modal asing yang lebih besar dan berdampak pada perekonomian Indonesia. Namun apa daya, jurus 'ke-15' pemerintah itu pun menuai kritik dan ditentang banyak kalangan.

Baca juga: Asing Bisa 100 Persen Investasi di 25 Bidang Usaha, Ini Daftarnya

Menutup perjalanan 2018, Kompas.com merangkum fakta di balik lahirnya Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Simak ulasananya di bawah ini.

1. Pemerintah Rilis Paket Kebijakan Ekonomi XVI

Pemerintah terus berupaya agar tidak terseret arus ketidakpastian ekonomi global dengan memanfaatkan momentum meningkatnya kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.

Pemerintah pun berupaya untuk mendorong masuknya modal asing yang lebih besar dengan merilis tiga kebijakan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diluncurkan hari ini, Jumat (16/11/2018), di Istana Negara, Jakarta.

Pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

“Dalam rangka lebih mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia, pemerintah memandang perlu untuk memperluas cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diberikan fasilitas tax holiday,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi penanaman modal dalam negeri (PMDN), termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi, untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Selain itu, pemerintah juga memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerja sama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar. Sementara bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi penanaman modal asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar.

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wall Street Menguat, Saham Citigroup dan Paramount Global Melesat

Wall Street Menguat, Saham Citigroup dan Paramount Global Melesat

Whats New
Soal Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian, Ini Kata Pemerintah

Soal Jabatan Lin Che Wei di Kemenko Perekonomian, Ini Kata Pemerintah

Whats New
Profil Lin Che Wei, dari Ekonom hingga Penasihat Banyak Menteri

Profil Lin Che Wei, dari Ekonom hingga Penasihat Banyak Menteri

Whats New
Ini Peran Lin Che Wei dalam Kasus Dugaan Korupsi Minyak Goreng

Ini Peran Lin Che Wei dalam Kasus Dugaan Korupsi Minyak Goreng

Whats New
Soal Telkom Rugi Investasi di GoTo, Stafsus Erick Thohir: Ini Bisnis Jangka Panjang, Bedakan dengan Jiwasraya

Soal Telkom Rugi Investasi di GoTo, Stafsus Erick Thohir: Ini Bisnis Jangka Panjang, Bedakan dengan Jiwasraya

Whats New
4 BUMN Mengantre untuk Dibubarkan

4 BUMN Mengantre untuk Dibubarkan

Whats New
Cara Top Up ShopeePay lewat ATM BRI, BCA, BNI, dan Mandiri

Cara Top Up ShopeePay lewat ATM BRI, BCA, BNI, dan Mandiri

Spend Smart
Simak 5 Cara Cek Resi Anteraja lewat Ponsel dengan Mudah

Simak 5 Cara Cek Resi Anteraja lewat Ponsel dengan Mudah

Whats New
Lawan Perubahan Iklim, Raksasa Teknologi NTT Ltd Luncurkan Layanan IoT Keberlanjutan untuk Korporasi

Lawan Perubahan Iklim, Raksasa Teknologi NTT Ltd Luncurkan Layanan IoT Keberlanjutan untuk Korporasi

Rilis
Kilang Pertamina 5 Kali Terbakar dalam 2 Tahun

Kilang Pertamina 5 Kali Terbakar dalam 2 Tahun

Whats New
Kemenhub Ungkap Alasan Tak Jadi Berlakukan Pembebasan Tarif Tol Jika Macet Saat Mudik Lebaran

Kemenhub Ungkap Alasan Tak Jadi Berlakukan Pembebasan Tarif Tol Jika Macet Saat Mudik Lebaran

Whats New
Mudah, Begini Cara Mencari ATM Bank DKI Terdekat lewat HP

Mudah, Begini Cara Mencari ATM Bank DKI Terdekat lewat HP

Whats New
RI-Jepang Buka Program Pelatihan Perawat Lansia

RI-Jepang Buka Program Pelatihan Perawat Lansia

Rilis
Resmi, Ini Daftar 11 Nama Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera yang Lolos Fit and Proper Test

Resmi, Ini Daftar 11 Nama Badan Perwakilan Anggota AJB Bumiputera yang Lolos Fit and Proper Test

Whats New
BPJS Kesehatan Diminta Tingkatkan Literasi Masyarakat tentang Asuransi Sosial

BPJS Kesehatan Diminta Tingkatkan Literasi Masyarakat tentang Asuransi Sosial

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.