Kaleidoskop 2018: Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang Banyak Menuai Kritik

Kompas.com - 25/12/2018, 10:25 WIB

“Kita ingin menjaga dan terus mendorong kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” sebut Darmin.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).

2. Pemerintah Butuh Waktu Tarik Investor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui upaya menarik para investor ke Indonesia bukanlah hal yang mudah. Meski berbagai insentif dikeluarkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI, investor asing belum tentu akan langsung masuk ke Indonesia dalam waktu dekat ini.

"Iya (kami optimis investasi asing masuk), tetapi perlu waktu menarik investasi, kamu pikir sebulan bisa?" ujar Darmin di Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Pada Paket Kebijakan Ekonomi XVI, pemerintah mengobral insentif. Mulai dari memberi pengurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Barang atau tax holiday hingga potongan pajak deposito.

Skema tax holiday yang baru misalnya, memungkinkan para investor tak perlu bayar PPh Badan hingga 20 tahun. Setelahnya, investor bahkan dapat lagi potongan PPh Badan 50 persen. Namun di sisi lain Indonesia juga harus bersaing dengan negara lain. Sebab negara lain juga menawarkan insentif yang sama, bahkan bisa lebih menggoda.

"Yang diukur dalam APBN itu bukan masuknya investasi, tetapi direalisasikan investasi. Itu beda itu yang dihitung dalam APBN investasi yang dilaksanakan bukan dalam tahap minta izin," kata Darmin.

"Jadi, itu ada waktunya (investasi asing masuk). Tetapi kami sudah siapkan fasilitas pajak, Online Single Submission, fasilitas Devisa Hasil Ekspor yang khusus devisa hasil SDA," sambung mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

3. Relaksasi DNI Tidak "Urgent"

Dari tiga poin Paket Kebijakan Ekonomi XVI, relaksasi Daftar Negatif Investasi ( DNI) paling banyak ditanggapi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan, pemerintah tak semestinya mengeluarkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi ( DNI). Apindo menganggap kebijakan itu tidak telalu mendesak.

"Tidak terlalu urgent, untuk direlaksasi karena pertama dari jenis sektor yang direlaksasi menurut pandangan kami tidak begitu menarik bagi investor luar," kata Hariyadi di kantornya, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

Indeks Keyakinan Konsumen di Juli 2022 Turun, BI: Masih Dalam Zona Optimis

Whats New
Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

Pemerintah Waspadai Pelemahan Ekonomi China

Whats New
Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin 'Stress Test' APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta Sri Mulyani Bikin "Stress Test" APBN Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Ekonom: Dampak Ketegangan China-Taiwan Lebih Buruk dari Perang Rusia-Ukraina

Whats New
Hubungan China-Taiwan 'Memanas', Bahlil: Harus Kita Waspadai

Hubungan China-Taiwan "Memanas", Bahlil: Harus Kita Waspadai

Whats New
Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi 'Wait and See' Investasi

Bahlil: Mau Tahun Politik, Jangan Sampai Terjadi "Wait and See" Investasi

Whats New
Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Kejahatan Perbankan Meningkat, Mitigasi dari Sisi Teknologi Makin Diperlukan

Rilis
Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Jokowi Minta APBN 2023 Kredibel dan Sehat untuk Hadapi Gejolak Ekonomi Global

Whats New
Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Apa Itu Teori Keunggulan Mutlak dalam Perdagangan Internasional

Earn Smart
Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Simak Cara Transfer Pulsa XL dan 3 dengan Mudah

Whats New
Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Tesla Beli Nikel ke Perusahaan China di Morowali, Ekonom: Jelas Lecehkan Posisi Indonesia...

Whats New
Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Percepat Transformasi Digital, Perbankan Butuh Solusi TI Terkini

Whats New
Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Kinerja Ekspor RI Dinilai Bisa Raup Untung dari Gejolak Situasi Global

Whats New
Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Mentan SYL: Pertanian Menjadi Kunci Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Whats New
Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Kerja Sama ESB-Asensi Bantu UMKM Kuliner Kembangkan Bisnis Lebih Luas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.