Kaleidoskop 2018: Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang Banyak Menuai Kritik

Kompas.com - 25/12/2018, 10:25 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama beberapa menteri dan Kepala BPKM dalam konferensi pers tentang kemudahan berusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution bersama beberapa menteri dan Kepala BPKM dalam konferensi pers tentang kemudahan berusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (1/11/2018)

“Kita ingin menjaga dan terus mendorong kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” sebut Darmin.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan).

2. Pemerintah Butuh Waktu Tarik Investor

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengakui upaya menarik para investor ke Indonesia bukanlah hal yang mudah. Meski berbagai insentif dikeluarkan melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI, investor asing belum tentu akan langsung masuk ke Indonesia dalam waktu dekat ini.

"Iya (kami optimis investasi asing masuk), tetapi perlu waktu menarik investasi, kamu pikir sebulan bisa?" ujar Darmin di Jakarta, Jumat (30/11/2018).

Pada Paket Kebijakan Ekonomi XVI, pemerintah mengobral insentif. Mulai dari memberi pengurangan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Barang atau tax holiday hingga potongan pajak deposito.

Skema tax holiday yang baru misalnya, memungkinkan para investor tak perlu bayar PPh Badan hingga 20 tahun. Setelahnya, investor bahkan dapat lagi potongan PPh Badan 50 persen. Namun di sisi lain Indonesia juga harus bersaing dengan negara lain. Sebab negara lain juga menawarkan insentif yang sama, bahkan bisa lebih menggoda.

"Yang diukur dalam APBN itu bukan masuknya investasi, tetapi direalisasikan investasi. Itu beda itu yang dihitung dalam APBN investasi yang dilaksanakan bukan dalam tahap minta izin," kata Darmin.

"Jadi, itu ada waktunya (investasi asing masuk). Tetapi kami sudah siapkan fasilitas pajak, Online Single Submission, fasilitas Devisa Hasil Ekspor yang khusus devisa hasil SDA," sambung mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

3. Relaksasi DNI Tidak "Urgent"

Dari tiga poin Paket Kebijakan Ekonomi XVI, relaksasi Daftar Negatif Investasi ( DNI) paling banyak ditanggapi. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ( Apindo) Hariyadi B. Sukamdani, mengatakan, pemerintah tak semestinya mengeluarkan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi ( DNI). Apindo menganggap kebijakan itu tidak telalu mendesak.

"Tidak terlalu urgent, untuk direlaksasi karena pertama dari jenis sektor yang direlaksasi menurut pandangan kami tidak begitu menarik bagi investor luar," kata Hariyadi di kantornya, Kuningan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Halaman:


Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Asosiasi Pengusaha Ritel: Kami Menyediakan Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter

Whats New
Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Kasus Omicron Terus Bertambah, Luhut: Kalau Masih Mau Hidup Silakan Ikuti Imbauan...

Whats New
Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Kredit Pintar Telah Salurkan Pinjaman Rp 23,8 Triliun Sejak 2017

Rilis
Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Menaker: Tenaga Kerja Perempuan di 4 Sektor Ini Bisa Kantongi Upah Tinggi

Whats New
Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Erick Thohir Bicara soal Subsidi Listrik, Soroti Adanya Mafia

Whats New
Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

Terus Berinovasi, GoFood Pelopori Teknologi Robot Otomatis di Layanan Pesan Antar Makanan

BrandzView
Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Nasabah CIMB Niaga Bisa Ubah Transaksi Kartu Kredit jadi Cicilan 0 Persen Lewat OCTO Mobile, Berikut Caranya

Spend Smart
Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan 'Panic Buying'

Pemerintah Jamin Stok Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Aprindo: Warga Jangan "Panic Buying"

Whats New
Alfamart: Jangan 'Panic Buying' Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Alfamart: Jangan "Panic Buying" Minyak Goreng, Pemerintah Jamin Stoknya

Whats New
Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Berjasa Tangani Pasien, Berapa Gaji Perawat?

Work Smart
Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Gandeng Indosat Ooredo Hutchinson, Bank QNB Indonesia Luncurkan Pinjaman Digital UCan

Whats New
Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Luhut Bakal Buat BLU Batu Bara untuk Permudah PLN, Erick Thohir: Ya, Kami Akan Ikuti

Whats New
Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Pekerja Asing Tak Punya NIK, Kemenkeu Pastikan Tetap Kena Pajak

Whats New
Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Warga Serbu Minyak Goreng Rp 14.000 Per Liter, Indomaret dan Alfamart Batasi Pembelian

Whats New
Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Fasilitas Kantor atau Penghasilan Natura Bakal Kena Pajak, Aturan Turunan Keluar Februari-Maret

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.