Ada Anggapan Negatif ke Pemerintah soal Freeport, Ini Kata Sri Mulyani

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapan, perjuangan merebut saham mayoritas PT Freeport Indonesia (PTFI) tidaklah mudah. Ia pun menyinggung adanya anggapan miring dari jerih payah pemerintah tersebut.

Hal itu disampaikan oleh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu dalam tulisan di akun Facebook pribadinya yang di posting pada Kamis (27/12/2018).

"Kalau ada pengamat menyampaikan bahwa yang diperjuangkan dan dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Jokowi adalah tindakan dan keputusan goblok, saya hanya ingat nasihat almarhum Ibu saya: Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk, semakin kosong semakin jumawa," tulis Sri Mulyani.

Perempuan yang kerap disapa Ani itu tak menyebut langsung siapa pengamat yang ia maksud. Namun ia memastikan bangga dengan perjuangan jajaran pemerintahan sehingga kepemilikan 51 persen saham PTFI kini ada di tangan Indonesia.

Baca juga: Rhenald Kasali Sebut Saat Jokowi Mulai Eksekusi Beli Freeport, AS Marah Besar

Perjuangan itu kata Sri Mulyani bermula dari 7 tahun lalu saat Freeport sudah meminta pembahasan perpanjangan kontrak yang akan habis pada 2021.

Setelah terpilih, Presiden Jokowi kata dia mengemban tugas untuk menuntaskan hal itu. Presiden lantas menugaskan para menteri melakukan negosiasi kontrak Freeport.

Ada 4 hal yang ditekankan yakni keharusan Freeport McMoran (FCX) melakukan divestasi 51 persen PTFI, membangun smelter, membayar lebih besar bagi penerimaan negara, dan perubahan skema dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas bahwa kita bekerja hanya dengan hanya satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok yang boleh menunggangi," kata Sri Mulyani.

Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter. Sedangkan Menteri BUMN Rini Sumarno dan jajaran Kemenkeu, menangani struktur transaksi divestasi 51 persen dilakukan.

Baca juga: Gerindra: Freeport Dibayar Inalum Pakai Global Bond, Artinya Utang dari Asing...

Sementara itu Dirut Inalum Budi Sadikin meneliti kontrak FCX dengan Rio Tinto, melakukan valuasi yang fair dan transparan dan dapat diterima oleh semua pihak

Menteri KLH Siti Nurbaya melakukan negosiasi aspek lingkungan, meneliti praktek dan persetujuan masa lalu. Namun kata dia, harus menjamin operasi kedepan yang lebih baik dari segi lingkungan.

Sri Mulyani menghitung sejak pertengahan 2017 hingga Desember 2017, lebih dari 34 kali pertemuan dan rapat di internal Kemenkeu, antar kementrian dan lembaga dan Pemda Papua dan Mimika, dengan pihak FCX dan Rio Tinto, Lembaga Rating.

Pada 21 Desember 2018, proses perundingan dan transaksi akhirnya selesai. Keempat hal yang diperjuangkan sejak awal pun bisa dicapai.

"Saya bangga sebagai anak bangsa Indonesia yang ikut berjuang dalam proses yang tidak mudah dan penuh tantangan," kata dia.