Sepatu Bata Digugat Pegawainya

Kompas.com - 27/12/2018, 20:47 WIB
Produk sepatu Bata untuk konsumen perempuan. Produk untuk perempuan di Bata masuk dalam kategori fashion. Kompas.com/Josephus PrimusProduk sepatu Bata untuk konsumen perempuan. Produk untuk perempuan di Bata masuk dalam kategori fashion.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Sepatu Bata Tbk (BATA) digugat oleh empat pegawainya. Mereka adalah Budiharta, Donny Hilianton, Agus Setiawan, dan Abdullah.

Selain itu, mereka juga menggugat tiga direksi Bata, yakni Inderpreet Sigh Bhatia, Ricardo Lumalessil, dan Piyush Gupta.

Perkara tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 859/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL pada 2 November 2018 lalu.

Kuasa para penggugat Kusnadi dari Kusnadi & Partner mengatakan, gugatan dilayangkan karena para direksi melakukan perbuatan melawan hukum.

Baca juga: Sepatu Bata Bakal Rilis Produk Baru di 70 Toko

"Para penggugat mulanya diberi surat peringatan, terkait masalah apa juga saya kurang paham. Hanya saja kemudian para penggugat diminta untuk mengundurkan diri, jika tidak dilaksanakan diancam pidana," katanya seperti dikutip dari Kontan.co.id, di Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Sementara perbuatan melawan hukum yang dilakukan para tergugat menurut Kusnadi, lantaran perseroan tak pernah membentuk lembaga bipartit, sebagaimana kewajiban dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam pasal 106 ayat (1) beleid ketenegakerjaan tersebut memang disebutkan, perusahaan yang memperkerjakan 50 pekerja atau lebih wajib membentuk lembaga bipartit. Lembaga ini berfungsi jadi penengah antara pekerja dan perusahaan ihwal ketenagakerjaan.

"Perbuatan melawan hukum intinya adalah jika ada regulasi yang dilanggar. Para penggugat sebenarnya juga tidak masalah mengundurkan diri asalkan seluruh haknya hingga pensiun dilaksanakan perseroan," sambung Kusnadi.

Dalam petitum gugatannya Kusnadi menyebutkan, para penggugat minta ganti rugi material senilai Rp 10 miliar, dan imaterial senilai Rp 5 miliar.

Sementara kuasa hukum Bata, Basrizal dari Kantor Hukum AFS & Rekan menilai, gugatan yang dilayangkan empat pegawai ini kabur atau obscuur libel.

"Saya sebenarnya baru ditunjuk, dalam sidang-sidang sebelumnya bukan saya kuasa hukumnya. Tapi menurut saya gugatan ini kabur, karena sampai saat ini pun para penggugat masih bekerja dan perseroan masih menjalankan hak-haknya kepada mereka," katanya dalam kesempatan yang sama.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X