Sri Mulyani: Tidak Ada Perundingan Pintu Belakang dengan Freeport

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, keberhasilan Indonesia memegang 51 persen saham PT Freeport Indonesia tidaklah mudah. Berbagai perundingan yang alot harus dilalui.

Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memastikan, seluruh perundingan dengan PT Freeport Indonesia berjalan apa adanya dan gamblang.

"Tidak ada perundingan melalui pintu belakang. Para menteri bersama-sama menghadapi perundingan dan saling menunjang dan membantu," tulis Sri Mulyani dalam akun Facebook pribadinya, Jakarta, Kamis (28/12/2018).

Selain itu, kata dia, Presiden Jokowi memberikan arahan yang tegas meminta para menteri yang terlibat bekerja hanya dengan satu tujuan yaitu memperjuangkan untuk sebesar-besar kepentingan bangsa dan negara, termasuk kepentingan rakyat Papua, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok

Baca juga: Ungkap Negosiasi Freeport, Sri Mulyani Sebut Kadang Berjalan Tegang dan Panas

Bagi Sri Mulyani, perintah itu sangat jelas dan memberikan kekuatan moral dan politik kepada para menteri untuk bernegosiasi secara tegas, fokus, berwibawa, dan konsisten tanpa konflik kepentingan dan unsur korupsi.

Sri Mulyani juga mengungkapan peran orang yang intens berunding dengan Freeport. Misalnya saja Menteri ESDM Ignasius Jonan melakukan negosiasi dari aspek pengalihan KK menjadi IUPK dan kontrak pembangunan smelter.

Sementara itu, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Keuangan menyusun struktur transaksi divestasi 51 persen dilakukan, mulai dari pembentukan holding pertambangan Inalum hingga meneliti kontrak Freeport Mcmoran dengan Rio Tinto, melakukan valuasi yang fair dan transparan.

Baca juga: Ada Anggapan Negatif ke Pemerintah soal Freeport, Ini Kata Sri Mulyani

Selain itu keduanya juga mengawal penerbitan obligasi Inalum untuk pembelian saham 51 persen, termasuk penanganan Rating Agency Moodys dan Fitch untuk mendapatkan rating obligasi global hingga meneliti transaksi Rio Tinto -FCX dan Inalum.

"Menteri Siti Nurbaya dan jajaran Kementerian KLH melakukan negosiasi aspek lingkungan, meneliti praktek dan persetujuan masa lalu, namun harus menjamin operasi kedepan yang lebih baik sari segi lingkungan," kata dia.