Pemerintah Tolak Proposal yang Diajukan First Media

Kompas.com - 28/12/2018, 15:36 WIB
Konferensi pers terkait pencabutan izin frekuensi First Media di Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).-KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMA Konferensi pers terkait pencabutan izin frekuensi First Media di Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tak bisa menerima proposal permintaan keringanan pembayaran utang yang diajukan oleh PT First Media Tbk dan Internux.

Atas dasar itu, pemerintah mencabut izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz kedua perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SPPI), Ismail mengatakan, pihaknya telah mengkonsultasikan proposal tersebut ke Kementerian Keuangan. Namun, Kemenkeu tak bisa mengabulkannya.

"Proposalnya sudah kami konsultasikan, dan Kemenkeu tidak menemukan landasan regulasi yang cukup untuk merespons pembayaran tersebut. Tidak ada skema pembayaran, karena statusnya sudah terutang. Ada mekanisme penagihan oleh PUPN," ujar Ismail di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Kominfo, lanjut Ismail, hanya menjalankan fungsinya dalam pencabutan izin penggunaan frekuensi ini. Menurut dia, jika ada perusahaan yang tak membayar tagihan selama dua tahun berturut-turut pihaknya langsung mencabut izinnya.

"Pengaturan teknisnya jelas, 24 bulan berturut turut tidak bayar, izinnya dicabut. Kami menjalankan fungsi itu. Kalau terkait masalah keringanan PNBP, kewenangan ada di Kemenkeu," kata Ismail.

Meski perizinannya telah dicabut, Kominfo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menagih utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang ditunggak perusahaan tersebut.

"Untuk proses penagihan, akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kominfo sudah melakukan fungsi teknis dengan mencabut izin. Pengakhiran (pencabutan izin) ini tidak menghapuskan kewajiban ketiga perusahaan tersebut untuk melunasi tunggakan BHP," ujar Ismail.

Sebelumnya, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux telah mengajukan proposal untuk melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 Ghz kepada pemerintah. Sementara Jasnita menyatakan akan mengembalikan frekuensi pada pemerintah.

Proposal pembayaran dari PT Firstmedia (KBLV) dan PT Internux tersebut diajukan pada 19 November 2018, setelah melewati masa tenggat pembayaran yang diberikan Kominfo.

Dalam proposal tersebut, baik PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux menyanggupi untuk membayar tunggakan yang dibebankan pada tahun 2016 dan 2017. Pembayaran akan dicicil hingga 2020.

First Media punya tagihan senilai Rp 364,84 miliar, Internux senilai Rp 343,57 miliar, sementara Jasnita sebesar Rp 2,19 miliar.




Close Ads X