Pemerintah Tolak Proposal yang Diajukan First Media

Kompas.com - 28/12/2018, 15:36 WIB
Konferensi pers terkait pencabutan izin frekuensi First Media di Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018). -KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKonferensi pers terkait pencabutan izin frekuensi First Media di Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tak bisa menerima proposal permintaan keringanan pembayaran utang yang diajukan oleh PT First Media Tbk dan Internux.

Atas dasar itu, pemerintah mencabut izin penggunaan frekuensi 2,3 Ghz kedua perusahaan tersebut.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SPPI), Ismail mengatakan, pihaknya telah mengkonsultasikan proposal tersebut ke Kementerian Keuangan. Namun, Kemenkeu tak bisa mengabulkannya.

"Proposalnya sudah kami konsultasikan, dan Kemenkeu tidak menemukan landasan regulasi yang cukup untuk merespons pembayaran tersebut. Tidak ada skema pembayaran, karena statusnya sudah terutang. Ada mekanisme penagihan oleh PUPN," ujar Ismail di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Kominfo, lanjut Ismail, hanya menjalankan fungsinya dalam pencabutan izin penggunaan frekuensi ini. Menurut dia, jika ada perusahaan yang tak membayar tagihan selama dua tahun berturut-turut pihaknya langsung mencabut izinnya.

"Pengaturan teknisnya jelas, 24 bulan berturut turut tidak bayar, izinnya dicabut. Kami menjalankan fungsi itu. Kalau terkait masalah keringanan PNBP, kewenangan ada di Kemenkeu," kata Ismail.

Meski perizinannya telah dicabut, Kominfo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menagih utang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi yang ditunggak perusahaan tersebut.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Untuk proses penagihan, akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kominfo sudah melakukan fungsi teknis dengan mencabut izin. Pengakhiran (pencabutan izin) ini tidak menghapuskan kewajiban ketiga perusahaan tersebut untuk melunasi tunggakan BHP," ujar Ismail.

Sebelumnya, PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux telah mengajukan proposal untuk melunasi tunggakan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi 2,3 Ghz kepada pemerintah. Sementara Jasnita menyatakan akan mengembalikan frekuensi pada pemerintah.

Proposal pembayaran dari PT Firstmedia (KBLV) dan PT Internux tersebut diajukan pada 19 November 2018, setelah melewati masa tenggat pembayaran yang diberikan Kominfo.

Dalam proposal tersebut, baik PT First Media Tbk (KBLV) dan PT Internux menyanggupi untuk membayar tunggakan yang dibebankan pada tahun 2016 dan 2017. Pembayaran akan dicicil hingga 2020.

First Media punya tagihan senilai Rp 364,84 miliar, Internux senilai Rp 343,57 miliar, sementara Jasnita sebesar Rp 2,19 miliar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Nadin Amizah Rilis Album Mini | Ketika Isyana Sarasvati Kembali ke Khittah | 30 Tahun Album Smashing Pumpkins 'Gish'

[KURASI KOMPASIANA] Nadin Amizah Rilis Album Mini | Ketika Isyana Sarasvati Kembali ke Khittah | 30 Tahun Album Smashing Pumpkins "Gish"

Rilis
Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online dari Handphone

Cara Cetak Kartu BPJS Kesehatan Online dari Handphone

Work Smart
Mentan Syahrul Sebut Provinsi Bali Jadi Simbol Pertanian Maju

Mentan Syahrul Sebut Provinsi Bali Jadi Simbol Pertanian Maju

Whats New
Baru Capai 37 Persen, Luhut Minta Semua Pihak Fokus Kejar Target UMKM Go Digital

Baru Capai 37 Persen, Luhut Minta Semua Pihak Fokus Kejar Target UMKM Go Digital

Whats New
Tips Investasi Emas sebagai Diversifikasi Aset

Tips Investasi Emas sebagai Diversifikasi Aset

Earn Smart
Ini 3 Strategi agar Bisnis Bertahan Hadapi Perubahan Tren

Ini 3 Strategi agar Bisnis Bertahan Hadapi Perubahan Tren

Smartpreneur
Cara Mengikuti Lelang Online di lelang.go.id

Cara Mengikuti Lelang Online di lelang.go.id

Whats New
IHSG dalam Sepekan Merosot 1,41 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp 7.108,5 Triliun

IHSG dalam Sepekan Merosot 1,41 Persen, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp 7.108,5 Triliun

Whats New
UKM Ekspor Tempe ke Jepang, Mendag: Makanan Indonesia Makin Mendunia

UKM Ekspor Tempe ke Jepang, Mendag: Makanan Indonesia Makin Mendunia

Whats New
Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Indikasi Geografis: No Reputation, No Quality, No Price

Whats New
Pendanaan Jadi PR Krusial Proyek Tol Yogyakarta-Bawen, Apa Solusinya?

Pendanaan Jadi PR Krusial Proyek Tol Yogyakarta-Bawen, Apa Solusinya?

Whats New
Manfaatkan Shopee, Mitraanda88 Wujudkan Mimpi Jangkau Pasar Mancanegara

Manfaatkan Shopee, Mitraanda88 Wujudkan Mimpi Jangkau Pasar Mancanegara

Smartpreneur
Asah 6 Skill Berikut agar Pelaku UMKM Mampu Bersaing di Ranah Digital

Asah 6 Skill Berikut agar Pelaku UMKM Mampu Bersaing di Ranah Digital

Whats New
Kisah Bittersweet by Najla, dari Hobi hingga Punya Banyak Reseller

Kisah Bittersweet by Najla, dari Hobi hingga Punya Banyak Reseller

Smartpreneur
Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Mengenal 5 Aset Kripto dengan Kapitalisasi Pasar Terbesar

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X