Seputar Tunggakan yang Berujung Pencabutan Izin Frekuensi First Media

Kompas.com - 29/12/2018, 08:04 WIB
Konferensi pers terkait pencabutan izin frekuensi First Media di Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018). -KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAKonferensi pers terkait pencabutan izin frekuensi First Media di Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi mencabut izin penggunaan pita frekuensi 2,3 GHz untuk Internux ( Bolt), First Media, dan Jasnita Telekomindo.

Izin itu dicabut lantaran tiga operator telekomunikasi tersebut masih menunggak pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3GHz untuk menggelar jaringan 4G LTE.

Ketiga perusahaan itu sama-sama belum membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi di 2,3GHz untuk menggelar jaringan 4G LTE mulai dari tahun 2016.

First Media punya tagihan senilai Rp 364,84 miliar, Internux senilai Rp 343,57 miliar, sementara Jasnita sebesar Rp 2,19 miliar.

Baca juga: Pemerintah Tolak Proposal yang Diajukan First Media

Sesuai Pasal 21 Ayat (1) huruf f Permenkominfo 9/2018, dinyatakan bahwa pemegang izin yang selama dua tahun dari tanggal jatuh tempo tak membayar biaya pengguna mesti dicabut izin pengunaannya.

Sementara tanggal terakhir pelunasan tunggakan adalah 17 November 2018 lalu.

Kominfo hari ini melakukan pengakhiran penggunaan penggunaan pita frekuensi pada tiga operator. Keputusan ini diambil karena ketiga operator tidak dapat memenuhi kewajiban," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail di Kementerian Kominfo, Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Kendati izinnya dicabut, ketiga perusahaan itu tak serta merta utangnya dianggap lunas. Mereka wajib membayarkan tunggakannya kepada negara.

Nantinya, proses penagihan tunggakan akan dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan, sementara Kominfo hanya berwenang melaksanakan fungsi teknis dengan mencabut izin penggunaan frekuensi.

Jika nantinya perusahaan tersebut melunasi utangnya, mereka juga belum tentu bisa kembali memperoleh izin penggunaan pita frekuensi 2,3 Ghz lagi. Ketiganya harus melewati serangkaian proses untuk memperoleh izin itu kembali.

“Tidak bisa serta merta (mendapat izin kembali), itu harus mengikuti prosedur proses lagi. Sama haknya dengan (perusahaan) yang lain," kata Ismail.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X