Menaruh Harapan pada Pajak

Kompas.com - 29/12/2018, 11:52 WIB
Sejumlah warga mengikuti program Tax Amnesty di Kantor Pajak Kota Tangerang, Jumat (30/9/2016). KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELISejumlah warga mengikuti program Tax Amnesty di Kantor Pajak Kota Tangerang, Jumat (30/9/2016).
Editor Latief

Berdasarkan data yang dihimpun Ditjen Pajak Kemenkeu hingga 31 Maret 2018, tercatat ada 10.589.648 laporan SPT WP Orang Pribadi yang masuk. Jumlah laporan SPT pajak tahun 2017 meningkat 14,01 persen dibanding jumlah laporan SPT pajak pada 2016 yang sejumlah 9.288.386.

Melihat tren yang ada, dipastikan pada 2019 nanti ada potensi peningkatan rasio kepatuhan maupun laporan SPT yang masuk. Hal itu jelas menjadi aura positif di tengah ketidakpastian perekonomian yang dikhawatirkan berdampak kepada penerimaan pajak.

Adapun hal lain yang tak kalah krusialnya adalah memaksimalkan AEoI alias pertukaran data informasi keuangan demi kepentingan perpajakan. Petugas pajak harus memaksimalkan AEoI sehingga pengecekan kebenaran pelaporan harta yang meliputi penghasilan dan pajak terutang dalam SPT pajak tahunan menjadi akurat.

Hal tersebut penting mengingat data tersebut akan disesuaikan dengan data keuangan, seperti saldo rekening yang berasal dari lembaga keuangan domestik maupun luar negeri melalui program AEoI.

Intinya, Ditjen Pajak Kemenkeu harus hati-hati menjalankan kebijakan tersebut. Jangan sampai timbul keresahan di kalangan wajib pajak, terutama wajib pajak orang pribadi, mengingat ada kekhawatiran harta wajib pajak di luar yang terkena kewajiban perpajakan diutak-atik.

Di sinilah pentingnya petugas pajak tetap berpegang pada seluruh aturan perpajakan yang berlaku, mulai level UU hingga peraturan dirjen pajak.

Bicara UU, hal lain yang perlu dipikirkan demi keberlangsungan penerimaan pajak adalah revisi UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Bak ditelan bumi, revisi UU ini belum menemui kejelasan.

Tahun politik yang ditandai pemilihan umum dan pemilihan presiden makin memperparah situasi. Iktikad baik pemerintah dan DPR merupakan syarat utama dari revisi UU tersebut.

Relevansi dengan kondisi kekinian dan masa depan membuat UU KUP harus diubah. Dengan demikian, UU itu bukan hanya menjadi aturan di atas kertas, melainkan menjadi dasar perpajakan yang mumpuni bagi petugas pajak maupun wajib pajak.

Semua yang dipaparkan di atas tidaklah mudah, namun bukan tidak mungkin diwujudkan. Hal itu termasuk memutus rekor 10 tahun beruntun short fall penerimaan pajak.

Mungkinkah? Hanya waktu yang akan menjawab semuanya...

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X