Ekonomi Digital, Tantangan Ditjen Pajak 2019

Kompas.com - 31/12/2018, 16:30 WIB
Ilustrasi ekonomi digital SHUTTERSTOCKIlustrasi ekonomi digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak akan menghadapi tantangan besar pada 2019. Tantangan tersebut yakni perkembangan ekonomi digital yang kian besar.

Apalagi pemerintah sendiri bercita-cita menjadi kekuatan digital terbesar di Asia Tenggara dengan potensi 130 miliar dollar AS pada 2020.

"Perlu mekanisme dan perlakuan pajak yang tepat bagi pelaku ekonomi digital," Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, Jakarta, Senin (31/12/2018).

"Perlu diingat, proses bisnis pelaku start-up berbeda dengan pelaku bisnis konvensional," sambung dia.

Menurut Yustinus, pemerintah harus duduk bersama dengan pelaku ekonomi digital dalam merencanakan kebijakan pajak bagi ekonomi digital ke depan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyadari perkembangan bisnis digital memiliki risiko yang tak kecil. Misalnya saja profit shifting, atau pengalihan pendapatan ke negara lain.

Namun Sri Mulyani menegaskan, Indonesia dan lebih dari 100 negara sudah memiliki kesepakatan pertukaran data perpajakan secara otomatis atau dikenal dengan Automatic Exchange of Information. (AEoI).

Ia juga menegaskan, pemerintah tidak pernah menganakemaskan perusahaan digital meski saat ini merupakan era digital.

Hal itu disampaikan Sri untuk membantah adanya anggapan dari para perusahaan konvensional yang menilai pemerintah menganaktirikan mereka.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X