Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran Subsidi Kereta Api Naik jadi Rp 2,4 Triliun di 2019

Kompas.com - 31/12/2018, 18:44 WIB
Murti Ali Lingga,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menaikkan besaran subsidi atau Public Service Obligation (PSO) untuk pelayanan kereta kelas ekonomi pada 2019.

Pada 2018 lalu, PSO hanya sebesar sekitar Rp 2,3 triliun dan naik menjadi Rp 2,4 triliun di 2019.

"Besaran kenaikkan PSO untuk 2019 adalah sebesar 4,5 persen dari 2018," kata Direktur Jenderal Perkeretaapian, Zulfikri usai meneken kontrak PSO di Stasiun Gambar, Jakarta Pusat, Senin (31/12/2018).

Zulfikri menjelaskan, peruntukkan dana PSO di 2019 mengalami perubahan dibandingkan dengan PSO di 2018. Jika pada 2018 lalu ada delapan kereta ekonomi jarak jauh yang mendapatkan PSO, akan tetapi pada tahun depan hanya ada tiga kereta ekonomi jarak memperoleh PSO.

"Yaitu KA Kahuripan, KA Bengawan, dan KA Sritanjung. Sementara lima KA lain dialihkan menjadi KA Ekonomi non PSO," tuturnya.

Dia menambahkan, sementara untuk KA perkotaan terdapat penambahan dua KA. Sementara  yang beralih dari KA perintis menjadi KA yang mendapatkan subsidi PSO yakni KA Siliwangi dan KA Jenggala.

Pada 2019 nanti, dana PSO difokuskan pada pemberian subsidi untuk kereta commuter yakni sekitar Rp 1,3 triliun.

"Dari 936 perjalanan kereta commuter di 2018, pada 2019 subsidi PSO untuk kereta commuter naik menjadi 956 perjalanan kereta. Ini sejalan dengan target kenaikan penumpang kereta commuter menjadi 1,2 juta penumpang pada 2019 yang akan menggunakan kereta commuter untuk mobilitas sehari-hari," imbuhnya.

Dikatakannya, selain untuk kereta commuter, dana PSO di 2019 juga diberikan untuk kereta antar kota dan kereta perkotaan. Untuk kereta antar kota alokasi subsidi PSO terdiri atas KA Ekonomi jarak Jauh sebesar Rp 79,9 millar, KA Ekonomi Jarak Sedang sebesar Rp 244,4 miliar, dan KA Lebaran sebesar Rp 2 miliar.

"Sedangkan untuk kereta perkotaan terdiri atas KA Ekonomi Jarak Dekat sebesar Rp 640 miliar dan Kereta Rel Diesel Elektrik (KRDE) Ekonomi sebesar Rp 88 miliar," lanjutnya.

Adanya kenaikan subsidi PSO tersebut, PT KAI (Persero) diharapkan bisa meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan kereta kelas ekonomi maupun commuter sesuai dengan standar pelayanan yang sudah ditetapkan. 

"Masyarakat diharapkan ke depan mau beralih menggunakan moda transportasi kereta api, ketika melakukan perjalanan dari dan ke tempat tujuan," tandasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Jokowi Tegaskan Freeport Sudah Milik RI, Bukan Amerika Serikat

Whats New
Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Astra Infra Group Bakal Diskon Tarif Tol Saat Lebaran 2024, Ini Bocoran Rutenya

Whats New
Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Dampak Korupsi BUMN PT Timah: Alam Rusak, Negara Rugi Ratusan Triliun

Whats New
Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Cek, Ini Daftar Lowongan Kerja BUMN 2024 yang Masih Tersedia

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian 29 Maret 2024

Spend Smart
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com