Realisasi APBN 2018 Pecahkan Rekor?

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menyampaikan data realisasi APBN 2018 pada hari ini, Rabu (2/1/2019). Rencananya, realisasi itu akan disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Meski penyampaian realisasi APBN merupakan hal yang rutin dilakukan oleh Kementerian Keuangan, namun hari ini merupakan realisasi final tahun anggaran 2018.

Artinya, bisa diketahui pasti realisasi penerimaan negara, belanja negara, defisit APBN, keseimbangan primer hingga pembiayaan utang selama 2018.

Optimisme Tembus Rekor

Sejak awal Desember 2018, Kementerian Keuangan menyatakan optimisme realisasi APBN 2018 akan lebih baik dari 2017. Hal itu mengacu kepada realisasi APBN hingga November 2018 lalu.

Saat itu realisasi pendapatan negara mencapai Rp 1.656 triliun, atau naik 18,2 persen dibandingkan periode yang sama 2017. Namun angka itu baru 87,3 persen dari target di APBN 2018.

Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 1.942 triliun atau naik 11 persen dari dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Angka tersebut baru 87,5 persen dari target di APBN 2018.

Total defisit anggaran hingga November 2018 sebesar Rp 288 triliun, atau 1,95 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI. Defisit tersebut di bawah asumsi APBN 2018 yang sebesar 2,19 persen.

Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Askolani yakin defisit di bawah 2 persen bisa dijaga hingga tutup tahun. Bila itu terjadi kata dia, maka rekor baru akan tercipta.

"Ini mungkin pencapaiaan yang pertama kali (pasca reformasi) bahwa kita bisa kendalikan defisit APBN di bawah 2 persen dengan tanpa APBN-P," kata dia Bali, Rabu (5/12/2018).

Sebenarnya, angka defisit di bawah 2 persen pernah terjadi sebelumnya. Sebut saja pada 2012 lalu. Saat itu defisit APBN hanya Rp 153 triliun, atau 1,5 persen dari PDB.

Namun realisasi APBN 2018 diyakini tetap bisa pecahkan rekor lantaran tak ada APBN Perubahan. Berbeda dengan 2012, saat itu APBN mengalami perubahan di tengah jalan.

Padahal kata Askolani, setiap tahun pemerintah biasanya mengajukan APBN-P ke DPR. Hal itu dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Namun tidak untuk 2018.

Catatan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuliskan sudah membuat catatan di buku catatannya. Banyak hal yang ia tulis, salah satunya membocorkan sedikit realisasi APBN 2018.