JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengharapkan dunia usaha lebih patuh dalam hal perpajakan di tahun 2019. Hal ini menyusul penerimaan pajak yang belum mencapai target pada 2018.
Dari realisasi APBN 2018, penerimaan pajak mencapai Rp 1.316 triliun, atau hanya 92,4 persen dari target 2018. Meski begitu angka itu naik 14,3 persen dari realisasi 2017.
"Kami juga menyampaikan ke dunia usaha bahwa saat mengumpulkan pajak, kami juga memberikan insentif yang cukup banyak. Tax spending kita sudah mencapai Rp 150 triliun sendiri adalah insentif yang kita berikan," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jakarta, Rabu (2/1/2019).
"Jadi dunia usaha akan mendapatkan ruang untuk bisa mengembangkan usahanya, meskipun kepatuhan pajaknya tetap kami harapkan (meningkat)," sambung Sri Mulyani.
Pada 2019 Kementerian Keuangan tetap ingin menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah melemahnya ekonomi global. Caranya dengan lebih hati-hati dalam pengumpulan pajak.
Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tidak ingin membuat suasana ekonomi gaduh dan tertekan akibat kebijakan pajak yang ketat. Oleh karena itu ia memastikan akan memanjakan tata kelola perpajakan dengan baik.
"Oleh karena itu di 2019 ini spirit kami di satu sisi optimis, karena kami memiliki bekal 2018 yang sangat baik, namun kami harus tahu bahwa medannya berubah," kata Sri Mulyani.
"Jadi perlu kehati-hatian, tantangannya agak berbeda. Kami akan tetap menjaga APBN baik dengan prinsip kehati-kehatian dan kewaspadaan," sambung perempuan yang kerap disapa Ani itu.
