Ingin Jadi Pusat Ekonomi Syariah Global, Ini PR Indonesia

Kompas.com - 03/01/2019, 13:01 WIB
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro berfoto bersama pejabat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang baru dilantik di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (3/1/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro berfoto bersama pejabat Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang baru dilantik di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, Indonesia harus berbenah jika ingin menjadi salah satu negara global hub, baik di sektor keuangan syariah maupun industri halal.

Pembenahan, kata Bambang, harus dilakukan secara menyeluruh, baik dari institusi, regulator, hingga pelaku.

"Artinya, kita Indonesia harus berbenah diri dari semua institusinya, regulatornya, sampai kepada para pelakunya," kata Bambang di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (3/1/2019).

Baca juga: Kepala Bappenas Lantik Pejabat Komite Nasional Keuangan Syariah

Menurut Bambang, langkah ini sangat penting dan perlu dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Oleh sebab itu, dibutuhkan sinergitas semua lembaga dan institusi terkait/

"Sehingga pantas kita menyejajarkan diri bahkan menjadi global hub tadi," ujarnya.

Salah satu langkah konkrit adalah pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah ( KNKS) dan melantik para pejabatnya. KNKS nantinya diharapkan menjadi pendorong untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara global hub syariah.

"Tentunya, KNKS diharapkan bisa menjalankan masterplan yang telah diluncurkan pada 2018. Kemudian melakukan kebijakan atau penataan yang dianggap perlu terhadap semua institusi terkait. Sehingga akhirnya kita bisa menjadi salah satu pemain utama," tambahnya.

Baca juga: BI: Ekonomi Syariah Bisa Jadi Solusi Ketidakpastian Ekonomi Global

Dia menambahkan, KNKS dalam menjalankan kerjanya tidak sendirian, namun didukung instansi lain. Instansi tersebut antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Majelis Ulama Indonensia (MUI), dan sebagainya.

"Yang paling penting adalah mengonsolidasikan semua pelaku, regulator terkait industri halal sehingga Indonesia nantinya tidak hanua menjadi global hub dari produk finance tapi juga global hub dari indsutri halal. Apalagi kalau mengingat pasar domestik yang besar menjadi sasaran semua orang dari engara lain," jelasnya.

"KNKS bagaimana caranya mencari strategi agar suatu saat nanti kita tidak lagi (negara) net importer tapi net exporter," lanjutnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X