Ini Kebijakan Fiskal yang Akan Diusung Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertumbuhan ekonomi akan tetap menjadi salah satu arah kebijakan ekonomi yang diusung pasangan calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Karenanya, rencana kebijakan fiskal yang diusung pasangan calon ini pun tak terlepas dari itu.

"Garis besarnya, kebijakan fiskal harus maksimal dalam mendorong pertumbuhan," ujar anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad H Wibowo, Jumat (4/1/2019).

Baca juga: Jubir Sebut Program Prabowo-Sandiaga Akan Dijelaskan Detail saat Debat Capres

Ekonomi merupakan salah satu dari 14 tema yang diusulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk debat capres-cawapres Pemilu 2019. Rencananya, debat tersebut diselenggarakan lima kali, yaitu pada 17 Januari 2019, 17 Februari 2019, 17 Maret 2019, 30 Maret 2019, dan 13 April 2019.

Berikut ini sejumlah butir pokok rencana kebijakan fiskal Prabowo-Sandi sebagaimana paparan Dradjad: 

1. Stabilitas

Terkait stabilitas fiskal, misalnya, Dradjat menyebut akan dilakukan dengan menjaga defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan bila mungkin menguranginya.

Menurut Dradjad, timnya sepakat bahwa struktur APBN saat ini belum maksimal mendorong pertumbuhan. Meski begitu, dia tidak sependapat dengan pendapat sejumlah kalangan yang berpandangan defisit fiskal perlu diperlebar atas nama menggenjot pertumbuhan.

Baca juga: Kompas TV Jadi Penyelenggara Debat Pertama Capres-Cawapres

"Masalahnya bukan pada besaran defisit. Masalahnya ada pada belanja negara yang tidak tepat sasaran dalam arti banyak teralokasi ke belanja yang multiplier-nya rendah dan tidak efisien," ungkap Dradjad yang memang berlatar belakang ekonom ini.

Karenanya, tegas Dradjat, tim Prabowo-Sandi tidak akan memperlebar defisit APBN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

2. Reformasi belanja negara

Sebelum merinci lebih jauh, Dradjad menggarisbawahi reformasi berarti perombakan besar. Terkait reformasi belanja negara, langkah yang akan dilakukan Prabowo-Sandi akan mencakup realokasi dan efisiensi.

"Prabowo-Sandi memberikan prioritas besar pada stabilitas harga pangan, produksi pangan, produksi bioenergi melalui antara lain pengembangan tanaman bioenergi pada lahan tidak produktif, dan permbangunan pedesaan," sebut Dradjad.

Baca juga: Jawab Megawati, Dradjad Sebut Program Prabowo Kontras dengan Kegagalan Jokowi

Menurut kajian tim ekonomi Prabowo-Sandi, sektor-sektor inilah yang langsung menyentuh “dapur” rakyat berpenghasilan rendah.

"Sektor-sektor tersebut mempunyai multiplier yang besar dan langsung mempengaruhi belanja konsumsi rumah tangga," imbuh Dradjad.

Dengan realokasi tersebut, harapannya APBN akan mampu mendorong pertumbuhan. 

3. Efisiensi

Banyak pos APBN saat ini dinilai tidak efisien. Karenanya, kata Dradjad, tim ekonomi Prabowo-Sandi akan sangat ketat menyisir pos-pos Satuan Tiga APBN yang ditengarai hanya buang-buang uang.

Satuan tiga adalah terminologi dokumen anggaran yang memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program

"Disiplin belanja oleh kementerian dan lembaga negara (K/L) akan ditegakkan dengan mengembangkan kriteria, indikator, dan verifier yang obyektif," ujar Dradjad yang juga merupakan anggota tim debat capres-cawapres Prabowo-Sandiaga.

Selain demi efisiensi, langkah ini sekaligus merupakan upaya pencegahan korupsi dan kebocoran anggaran yang dilakukan sejak awal, mulai dari perencanaan.

4. Penerimaan Negara

Soal upaya meningkatkan penerimaan negara, salah satu langkah pertama yang akan dilakukan Prabowo-Sandi bila memenangi kontestasi politik nasional adalah reformasi perpajakan lanjutan.

"(Antara lain berupa) penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dan orang pribadi secara bertahap, hingga nantinya kompetitif dengan tetangga kita seperti Singapura dan Malaysia," sebut Dradjad.

Dia pun menepis pendapat bahwa menurunkan PPh justru bakal menurunkan penerimaan pajak. Tarif PPh yang lebih rendah, papar dia, berpeluang mendorong konsumsi rumah tangga dan investasi swasta sehingga "kue" ekonomi yang bisa dipajaki pun membesar.

"(Karenanya), basis pajak juga akan membesar karena naiknya kepatuhan," ujar Dradjad.

Bagi wajib pajak, lanjut dia, tidak akan perlu lagi pula terbersit pikiran untuk "kongkalikong" dengan petugas pajak untuk memangkas kewajiban, ketika tarifnya sudah murah. Harapannya, jumlah wajib pajak akan bertambah pula. 

Baca juga: Penerimaan Negara 2018 Lebihi Target, Defisit Terkecil Sejak 2012

Menurut Dradjad, reformasi perpajakan ini juga akan memaksimalkan teknologi komunikasi dan informatika sehingga kebocoran pajak pertambahan nilai (PPN) bisa dikurangi.

Upaya mendongkrak penerimaan negara juga akan merambah ke eksekusi putusan hukum kasus perpajakan yang telah berkekuatan tetap (inkracht) dengan wajib pajak yang tak juga membayar.

"Jumlahnya puluhan triliun (rupiah). Ini akan dikejar," tegas Drajad.

Secara psikologis, narasi dari Kementerian Keuangan yang selama ini dirasakan menakut-nakuti wajib pajak dijanjikan akan dihilangkan juga.

"Langkah terhadap wajib pajak disebut akan akan lebih persuasif, tapi sangat tegas terhadap mereka yang jelas melakukan kejahatan perpajakan seperti kasus inkracht di atas," kata Dradjad.

Di luar itu, lanjut dia, sumber-sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru juga akan digali, dengan catatan selama upaya itu tidak mengganggu pertumbuhan.

5. Pembiayaan

Rencana kebijakan fiskal Prabowo-Sandi terkait pembiayaan, sebut Dradjad, yang pertama adalah memangkas utang.

"Utang secara bertahap akan dikurangi dalam jumlah yang cukup berarti," tegas dia.

Dokumen-dokumen utang bilateral dan multilateral akan diaudit ulang. Harapannya, rakyat bisa mengetahui lebih rinci mengenai beban utang Indonesia.

Baca juga: Rizal Ramli Yakin Sri Mulyani Tak Berani Debat soal Utang Negara

Selain itu, penerbitan obligasi akan didisiplinkan pula. Tujuannya, menghapuskan kesepakatan-kesepakatan yang membuat negara harus membayar kupon yang terlalu mahal.