Pemerintah Taiwan Bantah Ratusan Mahasiswa Indonesia Jalani Kerja Paksa

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Taiwan melalui kantor perwakilannya di Indonesia, Taipei Economic and Trade Office (TETO), membantah adanya praktik kerja paksa ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan dalam Program Magang Industri-Universitas.

Kepala TETO John C. Chen mengatakan, Kementerian Pendidikan Taiwan sudah mendatangi dan mewawancarai selurah mahasiswa Indonesia di Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu pada 28 Desember 2018 dan 3 Januari 2019.

(Baca: Ratusan Pelajar Indonesia Diduga Jalani Kerja Paksa di Pabrik Taiwan)

"Mereka menyangkal bahwa mereka dilecahkan dalam program magang tersebut," ujar Chen dalam konferensi pers di Kantor TETO, Jakarta, Jumat (4/1/2019).

Chen juga mengatakan, Kementerian Pendidikan Taiwan memastikan semua kegiatan magang di luar kampus sudah sesuai dengan ketentuan di Undang-undang Ketenagakerjaan Taiwan.

Menurut Chen, mahasiswa dalam program magang tersebut hanya diizinkan bekerja maksimal 20 jam seminggu pada tahun pertama. Ini pun kata dia bersifat paruh waktu dan tidak wajib.

Menurut Chen, jika mahasiswa keberatan bekerja, mereka boleh berhenti. Namun dengan konsekuensi tak dapat pemasukan dari gaji.

Pada tahun pertama, mahasiswa program ini belah bekerja paruh waktu maksimal 20 jam, atau bekerja 2,5 hari dengan waktu 8 jam per harinya.

Pada tahun kedua, mahasiswa boleh bekerja hingga 40 jam. Terdiri dari 20 jam kerja paruh waktu dan 20 jam kerja magang. Dalam seminggu mahasiswa bekerja 4 hari, 2 hari kuliah, dan 1 hari libur.

Chen juga mengatakan, seluruh mahasiswa Indonesia di Universitas Sains dan Teknologi Hsing Wu memilih untuk melanjutkan kuliah di universitas itu meski ditawari pindah ke universitas lain.