Menpan RB: Reformasi Birokrasi Ubah Zona Nyaman Pemerintahan Jadi Berkelas Dunia

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syadruddin mengatakan, reformasi birokrasi yang sedang dilakukan saat ini untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia.

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri Penandatangan Deklarasi Janji Kinerja dan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Kementerian Hukum dan HAM.

"Intisari reformasi birokrasi mengubah zona nyaman perahu pemerintahan menuju birokrasi berbasis kinerja," ujar Syafruddin dalam keterangan tertulis, Jumat (4/1/2019).

Menurut Syafruddin, Indonesia akan menghadapi dua tantangan besar di masa mendatang, yaitu mewujudkan visi Indonesia 2045 menjadi negara yang maju dan madani serta menghadapi revolusi industri 4.0.

Baca juga: Menteri PAN RB Ungkap Cara Antisipasi Tantangan Revolusi Industri 4.0

Tantangan tersebut dihadapi dengan membangun pemerintahan yang kuat untuk mendorong tercapainya pembangunan di segala aspek. Ia menambahkan, Pemerintahan di era saat ini harus bertransformasi untuk menyerap peran warga dalam pemerintahan.

"Pemerintahan saat ini harus mengadopsi mekanisme entrepreneurship adaptif mengadopsi kecanggihan teknologi dalam pelayanan, kinerja transparan dan akuntabel," kata Syafruddin.

Pembentukan zona integritas merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pemerintahan bersih serta mewujudkan birokrasi efektif dan efisien. Oleh karena itu, kata Syafruddin, dibutuhkan komitmen bersama, baik pimpinan unit dan semua anak bangsa untuk menjadi agen perubahan demu mewujudkan pemerintahan berintegritas dengan standar profesional.

Unit kerja institusi yang berpredikat WBK dan WBBM dapat menjadi contoh dan meluas ke seluruh unit kerja yang ada di Kementerian dan Lembaga. Syafruddin mengatakan, untuk membangun zona integritas, terdapat enam area perubahan yang harus diwujudkan. Beberapa di antaranya yakni area manajemen perubahan, area penataan tata laksana, dan area penataan sistem manajemen SDM.

Selain itu, perubahan juga harus dilakukan pada area akuntabilitas kinerja, area penguatan pengawasan dan area peningkatan kualitas layanan. Tujuannya untuk mengubah sistem dan tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik. Dengan demikian, pemerintah secara konsisten bisa menghadirkan inovasi yang akan memberikan manfaat kepada masyarakat yang berdampak meningkatnya kepercayaan masyarakat.

"Jika trust atau kepercayaan publik meningkat, pemerintah semakin percaya diri menjalankan programnya," kata Syafruddin.

Sepanjang 2018, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi melakukan evaluasi 910 unit kerja. Sebanyak 200 unit kerja mendapat predikat WBK dan 5 unit kerja berpredikat WBBM.