Tujuh Fakta atas Opini PKS soal Ekonomi Indonesia

Kompas.com - 05/01/2019, 07:10 WIB
Potongan harga ditawarkan gerai busana di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2018). Sejumlah pengelola gerai fisik berlomba menawarkan kenyamanan berbelanja dan penawaran harga khusus untuk tetap menarik minat konsumen berbelanja di tengah persaingan pemasaran melalui platform e-dagang. KOMPAS/RADITYA HELABUMIPotongan harga ditawarkan gerai busana di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (23/12/2018). Sejumlah pengelola gerai fisik berlomba menawarkan kenyamanan berbelanja dan penawaran harga khusus untuk tetap menarik minat konsumen berbelanja di tengah persaingan pemasaran melalui platform e-dagang.

Peningkatn anggaran subsidi ini dilakukan sebagai upaya menyerap risiko kenaikan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat dan untuk mengendalikan tingkat inflasi.

Terkait opini subsidi APBN untuk menutup defisit BPJS, dapat penulis sampaikan bahwa defisit BPJS bukan diambil dari dana subsidi.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN, APBN membantu menutupi defisit BPJS sebesar Rp 5 triliun (tahun 2015), Rp 6,8 triliun (2016), Rp 3,6 triliun (2017), dan Rp 10,25 triliun (2018).

Defisit yang terjadi pada 2014 ditutupi dengan sisa pengalihan sebagian aset dari PT Askes dan PT Jamsostek. Defisit pada tahun-tahun setelahnya dibantu oleh APBN namun bukan dari pos subsidi.

Adapun penanganan defisit BPJS tahun 2015 dan 2016 diatasi dengan penyertaan modal negara kepada BPJS Kesehatan.

Persoalan defisit BPJS tahun 2017 dianggarkan APBN dalam pos belanja lain-lain. Adapun pos belanja terkait program JKN dalam tahun 2018  berasal dari dana cadangan dari APBN.

Anggaran-anggaran ini juga memerlukan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai underlying.

Selain menyuntik dana cadangan, defisit BPJS Kesehatan juga ditangani dengan berbagai bauran kebijakan (policy mix), antara lain intercept tunggakan iuran pemerintah daerah, peningkatan peran pemda melalui penggunaan sebagian dana pajak rokok untuk mendukung program JKN, perbaikan manajemen klaim fasilitas kesehatan, dan sinergitas antara BPJS Kesehatan dengan penyelenggara jaminan sosial lainnya.

Ada baiknya dalam menyampaikan opini disertai dengan data dan informasi yang tepat dan akurat. Masyarakat perlu mendapatkan informasi dan edukasi dengan fakta yang benar.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X