Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hambat Serapan Beras, Pemerintah Perlu Evaluasi Penerapan HPP

Kompas.com - 05/01/2019, 09:51 WIB
Murti Ali Lingga,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai penerapan Harga Pokok Pembelian (HPP) gabah dan beras perlu ditinjau ulang efektivitasnya oleh pemerintah.

Sebab, HPP dipandang menghambat kerja Bulog untuk menyerap gabah dan beras dari petani.

"Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan HPP yang tercantum dalam Instruksi presiden (Inpres) Nomor 5 tahun 2015," kata Peneliti CIPS Assyifa Szami Ilman dalam keterangannya, Jumat (4/1/2019).

Ilman mengatakan, pada 2018 pemerintah menargetkan serapan sebesar beras 2,7 juta ton. Target penyerapan ini dibagi menjadi dua periode yaitu Januari-Juli 2018 sebesar 2,31 juta ton.

Sisanya pada Agustus-September 2018, namun pada akhir tahun realisasi penyerapan hanya sekitar 1,5 juta ton.

Baca juga: Harga Beras Naik, Jokowi Minta Operasi Pasar Ditingkatkan

Dalam Impres itu, Bulog hanya diperbolehkan melakukan pembelian di tingkat petani dan penggiling apabila harganya berada di kisaran Rp 3.700,00 untuk Gabah Kering Panen (GKP), Rp 4.600 untuk Gabah Kering Giling (GKG) dan Rp 7.300 untuk beras. Fleksibilitas harga hanya diperbolehkan maksimal 10 persen.

”Bulog sebaiknya diberikan keleluasaan untuk menyerap beras dan tidak terpaku pada HPP. Banyak faktor yang memengaruhi serapan beras Bulog selain penerapan HPP, musim kemarau yang lalu juga memengaruhi jumlah beras yang diproduksi petani," sebut Assyifa.

Karena jumlah produksi lebih sedikit, maka ada kecenderungan petani untuk menjual gabah dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya, imbuh dia, tidak menutup kemungkinan petani memutuskan untuk menjual ke tengkulak dan akan mengganggu stabilitas harga beras di pasaran.

Baca juga: November, Harga Gabah dan Beras Naik

Karena itu, Ilman menyarankan pemerintah tidak usah fokus untuk mematok harga jual beli beras. Tak hanya meninjau penerapan HPP, jika perlu pemerintah mencabut skema yang telah diatur dalam aturan tersebut.

Pemerintah sejatinya harus fokus menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar menggunakan cadangan beras yang tersedia di gudang Bulog.

"Pemerintah memutuskan tidak mengimpor beras di awal 2019 karena stok di gudang Bulog dianggap masih mencukupi dan kekurangan beras di pasaran bisa ditutupi melalui operasi pasar. Operasi pasar dilakukan menggunakan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini sudah ada di kisaran 2,8 juta ton yang terdiri dari 1,5 juta ton beras serapan lokal dan sisanya beras impor," lanjutnya.

Baca juga: Berani Beli Beras Petani Berapapun Harganya, Bulog Minta HPP Gabah Dihapus

Diketahui, sepanjang 2018 Bulog mencatat telah melakukan pengadaan beras sebanyak 3,2 juta ton dan stok cadangan beras pemerintah pada akhir tahun tersebut sebanyak 2,1 juta ton.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso, mengatakan jumlah tersebut merupakan cadangan beras pemerintah (CBP) terbesar yang pernah dikelola Bulog dalam lima tahun terakhir.

“Sesuai dengan penugasan pemerintah dan amanat UUD, Perum Bulog terus melakukan tugas-tugasnya demi mewujudkan kedaulatan pangan,” kata Budi, Kamis (3/1/2018).

Bulog pada 2018 telah menggunakan CBP untuk Operasi Pasar sebanyak 544.000 ton.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com