Soal Aturan Ojek Online, Go-Jek Tunggu Undangan Pemerintah

Kompas.com - 05/01/2019, 18:14 WIB
Suasana ruangan di Kantor Go-Jek, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018). MURTI ALI LINGGA/KOMPAS.comSuasana ruangan di Kantor Go-Jek, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018).

DEPOK, KOMPAS.com - Perusahaan penyedia aplikasi transportasi, Go-Jek menyambut baik niatan pemerintah membuat aturan untuk ojek online. Seperti diketahui, hingga saat ini belum ada aturan terkait ojek online.

Chief Corporate Affairs Gojek Indonesia Nila Marita mengungkapan terbuka dengan aturan yang akan dibuat oleh pemerintah.

"Kami tunggu undangan dari regulator (Kemenhub)," ujarnya di Depok, Sabtu (5/1/2019).

Baca juga: Ini Garis Besar yang Ada dalam Aturan Ojek Online Menurut Kemenhub

Selama ini, aturan ojek online kerap hanya menjadi wacana. Namun Go-Jek menghormati niatan pemerintah membuat aturan itu dan disampaikan di depan para pengemudi Go-Jek hari ini.

Go-Jek tutur Nita, akan terus memastikan agar aturan yang ada memberikan peluang kepada pengemudi ojek online untuk tetap mendapatkan penghasilan yang layak.

Saat ini ujarnya, Go-Jek sudah memberikan berbagai fasilitas untuk para pengemudi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Menhub: Aturan Ojek Online Mencakup Kepastian Pendapatan Pengemudi

"Driver bisa dapat paket data yang lebih murah, dari operator yang kerja sama dengan kita. Operasional bengkel juga, kami punya voucher agar bisa ganti oli," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi mengungkapan, pemerintah akan segara membuat aturan ojek online.

Hal itu disampaikan Budi usai bertemu dengan para pengemudi Go-Jek dalam acara sosialisasi keselamatan berkendara.

"Seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi kami akan memberikan satu aturan yang bagi pengendara ojek online," ujarnya di Depok, Sabtu.

Baca juga: Menhub Gunakan Hak Diskresi untuk Susun Regulasi Ojek Online

Menurut mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu, pada dasarnya regulasi itu akan memberikan rasa aman bagi para pengendara Go-Jek untuk bekerja.

Selain itu tutur Budi, regulasi tersebut juga nantinya akan memberikan perlindungan tentang kepastian pendapatan para pengemudi ojek online.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Erick Thohir Sebut Putusan MK soal UU Cipta Kerja Berdampak Minim ke BUMN

Whats New
Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Sri Mulyani: Wanita sampai UMKM Rentan Terjebak Pinjol Ilegal

Whats New
Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Airlangga Sebut Industri Kelapa Sawit Bisa Pertahankan 16,2 Juta Tenaga Kerja Selama Pandemi

Whats New
Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Sri Mulyani Sebut Pinjol Ilegal Lintah Darat Berteknologi Digital

Whats New
Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Aplikasi IPOT Error Akibat Gedung Cyber Kebakaran, Dana Nasabah Dipastikan Aman

Whats New
Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Pekerja Informal

Whats New
Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Kemenkop UKM Pastikan BPUM Digunakan Untuk Sektor Produktif

Rilis
Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Pameran Bisnis Waralaba dan Lisensi IFRA Hybrid Diperpanjang hingga 12 Desember 2021

Whats New
Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Cara Cek Saldo BPJS Ketenagakerjaan, Lewat Aplikasi hingga Browser

Whats New
 IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

IHSG Ditutup Menguat Sore Ini, Rupiah Masih Melemah

Whats New
Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Asuransi, Investasi, dan Dana Darurat, Mana yang Harus Diprioritaskan Lebih Dulu?

Spend Smart
Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Rincian UMK Kota Bandung 2022 dan 26 Daerah Lain di Jawa Barat

Whats New
Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Instrumen Pasar Modal: Pengertian, Jenis, dan Lembaga Penunjangnya

Earn Smart
Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Cuma 5 Menit, Cara Mengisi Token Listrik di PLN Mobile

Spend Smart
Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Hitung-hitungan PLN, Konversi LPG ke Kompor Induksi Bisa Bikin Negara Hemat Rp 27,3 Triliun

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.