Kompas.com - 07/01/2019, 06:38 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah daerah di berbagai wilayah terus menggalakkan kampanye diet plastik dengan melarang penggunaan kantong plastik di ritel-ritel modern. Kebijakan tersebut telah berlaku di beberapa kota seperti Bogor, Denpasar, dan Samarinda.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun akan mengikuti langkah serupa dan tinggal menunggu pengesahan peraturan gubernur (pergub) oleh Anies Baswedan.  

Terkait hal itu, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menyebut, kebijakan tersebut dinilai masih kurang pertimbangan.

Menurut dia, larangan penggunaan plastik memang menjadi suatu keharusan mengingat konsumsi plastik masyarakat Indonesia menempati posisi kedua di dunia. Kendati demikian, YLKI masih mempertanyakan solusi konkret dari pemerintah dan pengusaha ritel sebagai pengganti kantong plastik.

Baca juga: Perilaku Masyarakat Gunakan Kantong Plastik Harus Berubah

“Enggak mungkin dilarang tapi enggak ada solusinya,” tutur Tulus seperti dikutip dari Kontan.co.id, Minggu (6/1/2018).

YLKI juga disebutnya sempat memberikan rekomendasi ke pemerintah pusat agar kampanye ini diberlakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Terlebih jika pemerintah ingin mencapai target sesuai acuan Perpres Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yakni pengurangan sampah plastik sebesar 30 persen di 2025.

“Kebijakan ini harus diatur secara terpusat oleh Kementerian Lingkungan Hidup, enggak bisa diberlakukan di masing-masing pemda,” jelas Tulus.

Meski kebijakan tersebut masih dipertanyakan efektivitasnya, Tulus mengaku bahwa YLKI belum mendapat aduan tertulis dari konsumen terkait hal ini. Tak adanya keluhan yang disampaikan konsumen disinyalir karena kebijakan ini belum bersifat nasional.

YLKI berharap pemerintah lebih menunjukkan keseriusannya terhadap pengurangan penggunaan plastik dengan membuat aturan setingkat pemerintah pusat sehingga imbauan pengurangan penggunaan plastik jadi terstandar secara nasional.

“Implementasikan dong undang-undang yang sudah ada, dan perjelas apakah penggunaan plastik itu sebuah larangan atau bagaimana,” ucap Tulus. (M Imaduddin)

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul YLKI pertanyakan larangan penggunaan plastik di berbagai daerah


Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Sumber
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Daftar MyPertamina, Boleh Lebih 1 Kendaraan dalam 1 Akun

Whats New
Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Pertamina: 60 Persen Orang Kaya Nikmati BBM Subsidi

Whats New
INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

INACA Ungkap Tantangan yang Dihadapi Maskapai Penerbangan Saat Ini, Apa Saja?

Whats New
Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Simak 3 Tips agar UMKM Tembus Pasar Global

Work Smart
Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan 'Hijau', Ini Alasannya

Pemerintah Diminta Beri Insentif buat Produk Keuangan "Hijau", Ini Alasannya

Whats New
Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Daripada Impor Daging dari India, Peternak Minta Bulog Serap Sapi dan Kerbau Mereka yang Bebas PMK

Whats New
BERITA FOTO: Pandemi Mereda, 'Angin Segar' Bisnis Kuliner

BERITA FOTO: Pandemi Mereda, "Angin Segar" Bisnis Kuliner

Whats New
Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Pemotor Tak Perlu Daftar MyPertamina saat Beli Pertalite

Whats New
Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Digiserve by Telkom Indonesia Tunjuk Adil Siagian sebagai Direktur Sales dan Operation

Whats New
Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

Gotrade Sudah Legal di Indonesia, Saham Emiten Ternama Negeri Paman Sam Kini Bisa Dibeli mulai dari 1 Dollar AS

BrandzView
MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

MRT Fatmawati-TMII Dibangun Tahun Depan, Panjang 12 Km dan Lewati 10 Stasiun

Whats New
Subholding Gas Pertamina dan Gunvor Teken Kerja Sama Bisnis LNG Global

Subholding Gas Pertamina dan Gunvor Teken Kerja Sama Bisnis LNG Global

Whats New
Perkuat Layanan Payments, Modalku Akuisisi CardUp

Perkuat Layanan Payments, Modalku Akuisisi CardUp

Whats New
Pertamina Pastikan Per 1 Juli, Beli Pertalite atau Solar Tanpa Kode QR Masih Dilayani

Pertamina Pastikan Per 1 Juli, Beli Pertalite atau Solar Tanpa Kode QR Masih Dilayani

Whats New
Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyelesaian Batas Desa

Kemendagri Gelar Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penyelesaian Batas Desa

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.