Sri Mulyani Anggap Kritikan Bank Dunia soal Infrastruktur sebagai Masukan yang Baik

Kompas.com - 07/01/2019, 20:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Senin (17/12/2018)Kompas.com/YOGA SUKMANA Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Senin (17/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Laporan Bank Dunia tentang Infrastructure Sector Assessment Program (InfraSAP) beredar di publik. Laporan itu mengkritik infrastruktur di Indonesia berkualitas rendah dan tak terencana secara matang.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai laporan Bank Dunia itu sebagai suatu masukan yang baik bagi pemerintah.

"Saya rasa masukan baik saja. Karena itu sudah dibahas dengan pemerintah, dengan Kementerian PU, Perhubungan, Kementerian BUMN, Bapenas," ujarnya di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (7/1/2019).

"Kami juga lihat skema KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha). Jadi baik-baik saja. Kalau ada masukan, saya rasa baik-baik saja," sambung Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, kajian yang dilakukan oleh Bank Dunia atas permintaan dari pemerintah. Kajian diakukan dari seluruh aspek pembangungan infrastuktur.

Menurut Sri Mulyani, kajian tersebut penting dilakukan sebab sebagai negara besar kata sia, Indonesia memiliki persoalan gap infrastuktur yang masih tinggi.

"Prioritas untuk membangun infrastuktur penting tetapi bagaimana cara untuk melaksanakan, bagaimana sustainable dan baik. Maka mereka membuat berbagai macam assessment mulai dari bagaimana kita merencanakan, isu yang terkait dengan peranan BUMN, hingga kemudian pembiayaan itu dilakukan," kata dia.

Bank Dunia sudah memberikan penjelasan terkait dengan laporan Infrastructure Sector Assessment Program. Bank Dunia mengatakan bahwa laporan itu belum dipublikasikan dan dalam tahap finalisasi.

Bank Dunia juga mengatakan, dalam setiap laporan yang dibuat pasti bekerjasama dengan pemerintah. Mulai dari Kementerian Keuangan, Bappenas, hingga berbagai Kementerian Koordinator.




Close Ads X