Kemenhub Targetkan Aturan Ojek Online Bisa Terbit Maret 2019

Kompas.com - 08/01/2019, 22:02 WIB
Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi di Kantor Kemenhub, Rabu (4/7/2018). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMADirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setyadi di Kantor Kemenhub, Rabu (4/7/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan menargetkan Peraturan Menteri (PM) terkait perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor berbasis aplikasi pada Maret 2019 mendatang.

Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, dalam aturan tersebut nantinya ada tiga poin yang diutamakan. Ketiga poin itu mencakup suspend, tarif dan keselamatan.

"Ada indikator tarif untuk dijadikan landasan penentuan tarif. Dalam penentuannya pun, kami (Kemenhub) akan melakukan kajian akademis serta melibatkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/1/2019).

Budi menambahkan, untuk masalah suspend perlu adanya kerja sama dengan aplikator. Sementara mengenai kemitraan, diharapkan tidak hanya mengandalkan sistem.

Untuk memenuhi aspek keselamatan, pemerintah mengharuskan pengemudi untuk menggunakan jaket dan sepatu.

"Dalam penyusunan regulasi ini melibatkan banyak pihak termasuk Organisasi Angkutan Darat (Organda), para stake holder, aplikator serta aliansi pengemudi ojek online yang tersusun menjadi Tim 10. Tim 10 inilah yang nantinya akan menjadi penggagas dan mewakili pemikiran para pengemudi ojek online seluruh Indonesia," kata Budi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X