JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar mengenai mundurnya Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim menjadi berita populer di kanal Ekonomi Kompas.com, Selasa (8/1/2019). Mundurnya Kim disebut terkait perbedaan pandangan dengan Presiden AS Donald Trump.
Berikut ini adalah 5 berita populer kanal Ekonomi yang masih bisa Anda simak hari ini.
1. Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim Mengundurkan Diri
Presiden Bank Dunia Jim Young Kim mengundurkan dari posisinya. Pengunduran diri ini berlaku efektif pada 1 Februari 2019.
Dikutip dari CNBC, Jim Young Kim memiliki sejarah perselisihan dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai kebijakan-kebijakan terkait perubahan iklim. Sebagai seseorang yang bergerak di bidang medis, penunjukan Kim sebelumnya dilakukan oleh Presiden Barack Obama untuk masa jabatan pertama dan untuk kedua kalinya.
Baca selengkapnya di sini.
2. Buka-bukaan Kemenkeu, Jawab Tantangan Timses Prabowo-Sandi ke Sri Mulyani
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) angkat bicara soal tantangan ekonom sekaligus anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga Uno, Drajad Wibowo.
Dalam pemberitaan Kompas.com sebelumya, Drajat menantang Menteri Keuangan Sri Mulyan untuk buka-bukaan soal asal dan pengunaan dana hibah yang melonjak pada 2018. Terlebih lonjakan dana hibah itu terjadi di tahun politik.
"Ini agar transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (7/1/2019).
Baca selengkapnya di sini.
3. Sri Mulyani: Jokowi Akselerasi "Blueprint" Pembangunan Infrastruktur SBY
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapan, pembangunan infrastruktur dalam empat tahun belakangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlanjutan pemerintahan sebelumnya.
"Sebenarnya waktu zaman (pemerintahan) Pak SBY juga sudah punya blueprint konektivitas, zaman Pak Jokowi kemudian banyak melanjutkan dan mengakselerasi," ujarnya dalam acara diskusi Outlook 2019 di Jakarta, Selasa (8/1/2019).
Pembangunan infrastruktur tak hanya bergantung kepada anggaran di APBN atau APBD. Namun, juga banyak melibatkan perusahaan BUMN maupun perusahaan swasta.