Pemerintah Bagi-bagi 9,3 Juta Sertifikat Tanah pada 2018

Kompas.com - 10/01/2019, 18:09 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil (kanan). KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEAMenteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil (kanan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan target pembagian 7 juta sertifikat tanah selama 2018 telah terpenuhi. Bahkan angka yang dicapai diklaim mencapai 9,3 juta sertifikat tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, realisasi pembagian sertifikat tanah itu bisa capai target karena adanya dorongan yang kuat.

"Alhamdulillah, teman-teman BPN bisa kerja cepat sekali karena didorong ya," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Meski menyebut realisasi mencapai 9,3 juta, namun Sofyan mengatakan, target pemberian sertifikat tanah yang dibuat hanya 9 juta pada 2019.

Baca juga: Jokowi: Yang Dulu-dulu, Setahun Paling Produksi Sertifikat 500.000...

Ia yakin target itu bisa kembali terlampau pada tahun ini. Sebab kata dia, Kementerian Agraria sudah melakukan berbagai inovasi.

"Kami ubah aturan, kami perkenalkan teknologi, kami terbantu sekali dengan teknologi, kami perkenalkan juru ukur swasta, kami perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Jadi birokrasi kami itu kerja oke," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada 10 Desember 2018 lalu, Sofyan mengatakan realisasi pemberian sertifikat tanah sudah mencapai 5,3 juta sertifikat hingga November 2018.

Pembagian sertifikat itu untuk tanah K1, yakni tanah yang statusnya clean and clear dari berbagai persoalan sehingga dapat diterbitkan sertifikatnya.

Sejak awal, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat tanah. Namun target ini merupakan target tanah yang masuk di program Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap (PTSL) yang terdiri dari tanah K1, K2, K3, dan K4.

Tanah K2 yakni tanah yang masih berstatus sengketa, K3 yakni tanah yang statusnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat di daftar tanah, dan K4 yakni tanah yang sudah memiliki sertifikat tetapi perlu diperbaiki.

Saat itu ia memberikan penegasan bahwa kemungkinan tidak semua 7 juta sertifikat tanah itu diberikan.

"Misalnya mengukur tanah, kamu ada nomor induk dan lain-lain. Tetapi kalau masih sengketa misalnya kakak beradik ya selesaikan dulu baru diberi sertifikat," kata Sofyan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.