Pemerintah Bagi-bagi 9,3 Juta Sertifikat Tanah pada 2018

Kompas.com - 10/01/2019, 18:09 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil (kanan). KOMPAS.com/ERWIN HUTAPEAMenteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil (kanan).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyatakan target pembagian 7 juta sertifikat tanah selama 2018 telah terpenuhi. Bahkan angka yang dicapai diklaim mencapai 9,3 juta sertifikat tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan, realisasi pembagian sertifikat tanah itu bisa capai target karena adanya dorongan yang kuat.

"Alhamdulillah, teman-teman BPN bisa kerja cepat sekali karena didorong ya," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

Meski menyebut realisasi mencapai 9,3 juta, namun Sofyan mengatakan, target pemberian sertifikat tanah yang dibuat hanya 9 juta pada 2019.

Baca juga: Jokowi: Yang Dulu-dulu, Setahun Paling Produksi Sertifikat 500.000...

Ia yakin target itu bisa kembali terlampau pada tahun ini. Sebab kata dia, Kementerian Agraria sudah melakukan berbagai inovasi.

"Kami ubah aturan, kami perkenalkan teknologi, kami terbantu sekali dengan teknologi, kami perkenalkan juru ukur swasta, kami perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Jadi birokrasi kami itu kerja oke," kata dia.

Pada 10 Desember 2018 lalu, Sofyan mengatakan realisasi pemberian sertifikat tanah sudah mencapai 5,3 juta sertifikat hingga November 2018.

Pembagian sertifikat itu untuk tanah K1, yakni tanah yang statusnya clean and clear dari berbagai persoalan sehingga dapat diterbitkan sertifikatnya.

Sejak awal, pemerintah menargetkan 7 juta sertifikat tanah. Namun target ini merupakan target tanah yang masuk di program Pendaftaran Tanah Sertifikasi Lengkap (PTSL) yang terdiri dari tanah K1, K2, K3, dan K4.

Tanah K2 yakni tanah yang masih berstatus sengketa, K3 yakni tanah yang statusnya belum memenuhi syarat sehingga hanya dicatat di daftar tanah, dan K4 yakni tanah yang sudah memiliki sertifikat tetapi perlu diperbaiki.

Saat itu ia memberikan penegasan bahwa kemungkinan tidak semua 7 juta sertifikat tanah itu diberikan.

"Misalnya mengukur tanah, kamu ada nomor induk dan lain-lain. Tetapi kalau masih sengketa misalnya kakak beradik ya selesaikan dulu baru diberi sertifikat," kata Sofyan di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (10/12/2018).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Mengenal Tol Bawah Air yang Bakal Dibangun di Ibu Kota Baru

Whats New
Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Mulai Besok, Jasa Marga Lakukan Pengaturan Lalu Lintas Secara Situasional di Tol Cipularang

Whats New
Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Kementerian PUPR Rampungkan 838 Paket Tender Dini Proyek Infrastruktur Senilai Rp 17,5 Triliun

Rilis
Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Mulai Besok, Tol Cisumdawu Seksi I Akan Digratiskan Selama 2 Pekan

Whats New
Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Hunian Baru Korban Erupsi Semeru Bakal Dibangun Jadi Desa Modern

Whats New
Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Menaker: Saya Bukan Milik Pengusaha..

Whats New
Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Uji Coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dimulai November Tahun Ini

Whats New
InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

InJourney Angkat Mantan Direktur AirAsia Indonesia Jadi Corporate Secretary

Rilis
Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Sandiaga Uno: Realisasi Anggaran Kemenparekraf 2021 Capai 95,7 Persen

Whats New
Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Cara Cek NIK KTP secara Online Tanpa Harus Datang ke Kantor Dukcapil

Whats New
Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Pemerintah Bakal Bangun Pelabuhan Baru di Batam, Lebih Besar dari Tanjung Priok

Whats New
Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Viral Tarif Parkir di Malioboro Rp 350.000, Sandiaga Uno: Ini Berdampak Negatif, Khususnya Pariwisata Yogyakarta

Whats New
GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

GNI Ekspor Perdana 13.650 Ton Feronikel ke China Senilai 23 Juta Dollar AS

Rilis
'Travel Bubble' Indonesia-Singapura, Sandiaga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

"Travel Bubble" Indonesia-Singapura, Sandiaga Uno: Tahap Awal 50-100 Wisatawan

Whats New
Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Kerap Dipandang Negatif, Apa Itu Outsourcing?

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.