Petugas Pajak Pantau Selebgram hingga Vlogger

Kompas.com - 11/01/2019, 15:17 WIB
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama saat menghadiri Media Gathering DJP 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (18/4/2018). KOMPAS.com / ANDRI DONNAL PUTERADirektur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama saat menghadiri Media Gathering DJP 2018 di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (18/4/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak) memastikan, pihaknya sudah melakukan pemantauan aktivitas wajib pajak di media sosial.

Pemantauan itu mulai dari aktivitas mempromosikan produk di Instagram ( Selebgram) hingga di situs web berbagi video, Youtube dengan membuat video-Blogging atau vlog.

"Saat ini pemantauan kami masih secara manual," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama kepada Kompas.com, Jakarta, Jumat (11/1/2019).

"Artinya teman-teman di Kantor Pelayanan Pajak (KKP) yang memantau aktivitas WP-nya yang berprofesi artis atau selebgram dari medsos mereka langsung," sambung dia.

Baca juga: Berita Populer: Selebgram Harus Bayar Pajak dan Rupiah Perkasa

Ke depan kata Hestu, Ditjen Pajak akan melakukan pemantauan aktivitas wajib pajak di media sosial dengan alat tertentu sehingga tidak lagi dilakukan secara manual.

Saat ini, Ditjen Pajak sedang menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi yang bisa memantau aktivitas wajib pajak di media sosial.

"Itu sedang disiapkan," kata Hestu.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengakui, hingga kini belum ada aturan terkait pengenaan pajak kepada para selebriti yang mempromosikan suatu produk melalui Instagram (Selebgram).

Oleh karena itu, Menkominfo mendorong adanya aturan pajak bagi para pengguna akun yang menjual jasa atau barang di media sosial tersebut.

Menurut Rudiantara, semua bentuk promosi di Instagram pasti ada bayaran yang diterima para artis. Harusnya, kata dia, penerimaan itu turut dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

"Misalnya kalau tampil di TV kan kena pajak, di dunia maya harus dikenai. Harus fair dong," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (9/1/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

[POPULER MONEY] Perusahaan Hary Tanoe Laporkan Perusahaan Korea | Kelanjutan Sengketa Warisan Pendiri Sinar Mas

Whats New
Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Cabut Gugatan soal Warisan Pendiri Sinar Mas, Ini Permintaan Freddy Wijaya

Whats New
PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

PLN : Sudah 100.000 Pelanggan Tambah Daya Listrik Seharga Rp 170.845

Whats New
Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Jadi Sumber Polemik Riau dan Sumbar, Apa Itu Pajak Air Permukaan?

Whats New
Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Di Tengah Pandemi, Pendapatan Emiten Pelayaran Meningkat

Whats New
Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Ahok: Saya Digaji untuk Menyelamatkan Uang Pertamina

Whats New
LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

LPEI: Peran Penjamin Kredit Penting untuk Pemulihan Ekonomi

Whats New
Sri Mulyani:  Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Sri Mulyani: Bantuan Sosial Telah Mencapai Lebih dari Rp 203 triliun

Rilis
Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Menkop Teten Minta Jajarannya Berhati-hati dalam Jalankan Program PEN

Rilis
BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

BTN Restrukturisasi Kredit Rp 36,4 Triliun hingga Akhir Juni 2020

Whats New
Ini yang Terjadi pada Reksa Dana saat Indeks LQ45 dan IDX30 Dievaluasi

Ini yang Terjadi pada Reksa Dana saat Indeks LQ45 dan IDX30 Dievaluasi

Spend Smart
Bank BJB Kucurkan Kredit untuk BPR Kredit Mandiri Indonesia

Bank BJB Kucurkan Kredit untuk BPR Kredit Mandiri Indonesia

Rilis
Percepat Proses Kredit, Bank Mandiri Hadirkan Aplikasi Mandiri Pintar

Percepat Proses Kredit, Bank Mandiri Hadirkan Aplikasi Mandiri Pintar

Rilis
Selesaikan Masalah, Bos Jouska Minta Waktu hingga 1 September 2020

Selesaikan Masalah, Bos Jouska Minta Waktu hingga 1 September 2020

Whats New
Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Minus 4,72 Persen di Kuartal II 2020

Pertumbuhan Ekonomi RI Diprediksi Minus 4,72 Persen di Kuartal II 2020

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X