Ini 5 Strategi OJK Hadapi Risiko Finansial di Tahun 2019

Kompas.com - 12/01/2019, 14:42 WIB
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat memberi paparan kinerja OJK selama 2018 dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (11/1/2019).KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat memberi paparan kinerja OJK selama 2018 dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (11/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) memandang kinerja perekonomian pada 2018 secara keseluruhan membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Oleh karena itu, muncul optimisme bahwa pada tahun ini, kinerjanya semakin membaik dan menumbuhkan dampak positif bagi pasar dan industri keuangan. Meski begitu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, masih ada risiko finansial yang patut diwaspadai, baik internal maupun eksternal.

"Di tengah optimisme masih ada downside risk. Kita harus tetap waspada," ujar Wimboh saat membuaka Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta, Jumat (11/1/2019) malam.

Baca juga: Gubernur BI Optimistis Risiko Perekonomian Global Tak Setinggi 2018

Secara garis besar, imbuh Wimboh, OJK akan mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, mendorong inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan, serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Oleh karena itu, OJK menyusun strategi yang terfokus dalam lima poin untuk memitigasi risiko tersebut.

Pertama, OJK akan memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal.

OJK akan mendorong, memfasilitasi, dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang atau syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, di antaranya Sukuk Wakaf.

Selain itu, OJK juga mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial.

Baca juga: 2019, Penerbitan Sukuk Berbasis Proyek Naik Jadi Rp 28,4 Triliun

Kedua, OJK mendorong lembaga jasa keuangan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan. OJK mendorong realisasi program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata bekerja sama dengan instansi terkait.

Ketiga, OJK berupaya memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terjangkau lembaga keuangan formal. OJK akan meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait, antara lain dalam rangka memfasilitasi penyaluran KUR dengan target Rp 140 triliun, khususnya dengan skema klaster bagi UMKM di sektor pariwisata dan ekspor.

OJK juga akan mendorong pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir tahun 2019, percepatan pembentukan 100 BUMDes Center di berbagai daerah.

Baca juga: Hingga Desember 2018, OJK Terbitkan Izin 41 Bank Wakaf Mikro

Lembaga jasa keuangan juga akan didorong meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi, seperti perluasan Laku Pandai (branchless banking) dalam menjadi agen penyaluran kredit mikro di daerah.

Keempat, OJK mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai. Selain itu, OJK juga mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai.

Wimboh mengatakan, pihaknya akan terus memfasilitasi dan memonitor perkembangan startup fintech, termasuk fintech peer to peer lending dan equity crowdfunding melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan sekaligus memberi perlindungan yang memadai bagi konsumen.

"Bersama dengan lembaga dan instansi terkait, OJK terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap fintech dan memperkuat penegakan hukum bagi fintech ilegal yang merugikan masyakat luas," kata Wimboh.

Baca juga: Satgas Waspada Investasi Imbau Kasus Fintech Ilegal Jadi Pelajaran

Terakhir, sesuai arahan kepada OJK, ke depannya akan lebih banyak pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi, dan perizinan yang lebih cepat termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

Struktur perbankan akan terus diperkuat dengan meningkatkan skala ekonomi dan daya saing serta efisiensi perbankan melalui intensitas penggunaan teknologi informasi. OJK juga akan mendorong pemanfaatan platform sharing untuk meningkatkan penetrasi dan efisiensi industri perbankan syariah.

Transformasi industri keuangan non-bank (IKNB) akan terus dilanjutkan pula pada tahun ini.



Close Ads X