Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Shopee Tak Ingin Regulasi Pajak e-Commerce Membuat UMKM Mundur

Kompas.com - 14/01/2019, 17:57 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Shopee Indonesia Handika Jahja mengatakan, pihaknya akan mendukung regulasi apapun yang diterapkan pemerintah sepanjang tak merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hal ini terkait dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. 

"Dari segi detilnya kita masih omongin seperti apa yang cocok. Tapi semoga rules yang terbuat nanti tidak memundurkan, tapi pasti memajukan UKM di e-commerce," ujar Handika di kantor Shopee, Jakarta, Senin (14/1/2019).

Handoka mengatakan, sebagai pelaku e-commerce, Shopee ingin regulasi yang berlaku harus sesuai tujuan utama, yakni pengembangan UMKM. Namun, Handika tak secara gamblang menyebutkan apakah Shopee mendukung regulasi tersebut atau tidak.

Menurut dia, pandangan berbagai e-commerce akan disampaikan satu pintu melalui Idea. Ia juga enggan menjawab saat ditanya apakah aturan tersebut memberatkan UMKM karena ditarik pajak. Menurut dia, aturan tersebut belum tepat diberlakukan saat ini.

"Kita lebih melihat waktu dan tempat saja untuk kesiapan dari semua satu eksositem, mulai dari pelaku, penjual, pembeli," kata Handika.

Handika menambahkan, selama ini beberapa kalo dilakukan audiensi antara Kemenkeu dengan pelaku e-commerce membahas soal pajak dan pengembangan UMKM. Namun, Handika mengakui bahwa peraturan tersebut belum sesuai dengan yang dibahas selama ini.

"Waktunya kurang tepat saja, di mana yang dikeluarin belum sesuai dengan yang terakhir kita diskusikan," kata Handika.

Handika mengatakan, jangan sampai regulasi tersebut membuat UMKM meninggalkan e-commerce dan kembali berjualan di media sosial. Ia menganggap hal itu suatu kemunduran dalam keekonomian. Sebab, penjualan melaluo media sosial tak terjamin keamanannya, baik dari sisi penjual maupun pembeli.

Oleh karena itu, Handika berharap masih ada pembahasan lebih lanjut mengenai regulasi untuk mengatur e-commerce dan UMKM mitra.

"Kita kan semua pelaku e-commerce mau bareng-bareng juga, kita diskusi supaya ada win-win solution buat semuanya. Utamanya buat UMKM itu sendiri," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


28th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prudential Syariah Luncurkan Asuransi Jiwa PRUAnugerah

Prudential Syariah Luncurkan Asuransi Jiwa PRUAnugerah

Whats New
Cara Cek Saldo Tabungan Emas Pegadaian dengan Mudah

Cara Cek Saldo Tabungan Emas Pegadaian dengan Mudah

Spend Smart
Kereta Suite Class Compartement Meluncur Pertengahan Oktober, Berapa Harga Tiketnya?

Kereta Suite Class Compartement Meluncur Pertengahan Oktober, Berapa Harga Tiketnya?

Whats New
Hukum Permintaan, Fungsi, dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya

Hukum Permintaan, Fungsi, dan Faktor-faktor yang Memengaruhinya

Earn Smart
Petunjuk Cara Bayar Shopee PayLater di Indomaret

Petunjuk Cara Bayar Shopee PayLater di Indomaret

Spend Smart
CEO SoftBank Yakin 'Artificial General Intelligence' Bakal Terwujud 10 Tahun Lagi

CEO SoftBank Yakin "Artificial General Intelligence" Bakal Terwujud 10 Tahun Lagi

Whats New
Produk UMKM Sambal Lele Jajaki Ekspor ke Korea Selatan

Produk UMKM Sambal Lele Jajaki Ekspor ke Korea Selatan

Whats New
KPPU Selidiki Dugaan Pengaturan Suku Bunga Pinjaman Asosiasi Pinjol

KPPU Selidiki Dugaan Pengaturan Suku Bunga Pinjaman Asosiasi Pinjol

Whats New
Ini Harapan Pengusaha kepada Calon Pengganti Presiden Jokowi

Ini Harapan Pengusaha kepada Calon Pengganti Presiden Jokowi

Whats New
Tingkatkan Layanan, Aplikasi Mengantar Angkat Agung Hari Prabowo Jadi Komisaris Baru

Tingkatkan Layanan, Aplikasi Mengantar Angkat Agung Hari Prabowo Jadi Komisaris Baru

Whats New
Pengamat: yang Terlilit Pinpri adalah Mereka yang Terjebak Gaya Hidup

Pengamat: yang Terlilit Pinpri adalah Mereka yang Terjebak Gaya Hidup

Whats New
Keputusan Bea Cukai Lelang Ribuan Baju Impor Jadi Kontradiktif dengan Upaya Pemerintah

Keputusan Bea Cukai Lelang Ribuan Baju Impor Jadi Kontradiktif dengan Upaya Pemerintah

Whats New
Komitmen PT GNI Dukung Keselamatan Kerja Karyawan dan Berkontribusi untuk Dunia Pendidikan

Komitmen PT GNI Dukung Keselamatan Kerja Karyawan dan Berkontribusi untuk Dunia Pendidikan

Whats New
Kemenkominfo Catat Ada 7.836 Rekening Ilegal terkait Pinjaman Online

Kemenkominfo Catat Ada 7.836 Rekening Ilegal terkait Pinjaman Online

Whats New
Pengembang Perumahan Keluhkan Masyarakat Kesulitan Akses KPR Akibat Tunggakan Pinjol

Pengembang Perumahan Keluhkan Masyarakat Kesulitan Akses KPR Akibat Tunggakan Pinjol

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com