idEA: Harusnya Ada Studi soal Pajak E-Commerce

Kompas.com - 14/01/2019, 19:34 WIB
Ketua Umum Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung memberi penjelasan di Jakarta, Senin (14/1/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Ketua Umum Asosiasi e-commerce Indonesia (idEA), Ignatius Untung memberi penjelasan di Jakarta, Senin (14/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah telah mengeluarkan aturan pajak khusus untuk perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce beberapa waktu lalu.

Ketua Umum Asosiasi e-commerce Indonesia ( idEA), Ignatius Untung mengaku kaget Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diterbitkan. Sebab, mereka tidak pernah diajak membahas ini.

"Karena keputusan aturan baru ini harus ada studinya, dampaknya apa? Risikonya apa?" kata Untung di Jakarta, Senin (14/1/2019).

Menurut Untung, sebelum aturan itu dikeluarkan baiknya dilakukan kajian terlebih dahulu dengan melibatkan pihak terkait, khususnya pelaku e-commerce. Sehingga, jika aturan dikeluarkan dan diterapkan tidak menuai pro dan kontra.

"Jadi nggak ada ribut sana sini, semuanya jelas tinggal nanti eksekusinya seperti apa. Nah itu yang tidak dilakukan sayangnya," ungkapnya.

Dia menambahkan, idEA siap jika pemerintah melalui Kemenkeu mengajak untuk melakukan kajian atau studi. Asosiasi berharap aturan ini segera dikaji ulang dan ditunda penerapannya supaya jelas.

"Menurut hemat kita cukup besar (risikonya) maka lebih baik ditunda dulu. Kita studi bareng dulu, baru abis itu kita lihat apakah tepat atau jangan jangan ada cara yang lebih tepat gitu," paparnya.

Di sisi lain, idEA memadang e-commerce selama sebagai tulang punggung untuk reseller. Sehingga, jika e-commerce dikenai pajak akan berdampak lanjutan pada transaksi atau penjualan.

Pemerintah pun diharapkan memberikan dukungan kepada pelaku e-commerce supaya terus berkembang dan berkontribusi dalam perekonomian Indonesia.

"Yang kita konsen itu kenapa ini (e-commerce) paling utama dalam tanda kutip dijegat dan akhirnya rentetan ke belakangnya akan kena semua," lanjutnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 ini mulai berlaku per 1 April mendatang. Menindaklanjuti kebijakan itu, idEA sudah melayangkan surat ke Kemenkeu terkait hal ini. Asosiasia ingin mendengar dan mendapat penjelasan dari pemerintah.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Meningkat di Tengah Pandemi, Kekayaan Global Tembus 400 Triliun Dollar AS

Whats New
Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Simak Saham-saham yang Bisa Dilirik Tahun 2021

Earn Smart
2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

2 Dirut BUMN PT PAL Berturut-turut Tersandung Korupsi

Whats New
Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Ini 3 Masalah Utama yang Harus Diselesaikan agar UMKM Bisa Naik Kelas

Smartpreneur
Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Sudah Lewat Masa Kritis, Realisasi Investasi Kuartal III Sentuh Rp 209 Triliun

Whats New
Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Presiden Ingin Ada Solusi atas Kelambanan Pengembangan Industri Turunan Batu Bara

Whats New
Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Sri Mulyani: Dari Rp 120,6 Triliun, Realisasi Insentif Pajak di Bawah Rp 30 Triliun

Whats New
Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Robert Kuok, Bos Hotel Shangri-La yang Jadi Orang Terkaya di Malaysia

Whats New
Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Skandal Korupsi 1MDB, Inggris Denda Goldman Sachs Rp 1,86 Triliun

Whats New
Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Kelistrikan Sulbar dan Sulteng Tersambung, PLN Hemat Rp 137,8 Miliar

Whats New
Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Sistem Kelistrikan Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah Akhirnya Tersambung

Whats New
Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Airport Tax Dihapus, AP II: Harga Tiket Pesawat Bisa Lebih Murah

Whats New
Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

Kolaborasi Lintas Sektoral, Kunci Memaksimalkan Manfaat Kartu Prakerja

BrandzView
Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Pemerintah Wajibkan Kementerian dan Lembaga Belanja Produk UMKM

Whats New
Mau Tukar Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Mau Tukar Valas? Intip Kurs Rupiah Hari Ini di 5 Bank

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X