Kemenkeu: Daftar Jadi Pedagang E-Commerce Tak Wajib NPWP

Kompas.com - 15/01/2019, 11:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan memastikan, ketentuan pajak perdagangan melalui sistem elektronik atau e-commerce tidak mewajibkan para pedagang atau penyedia jasa online memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) saat mendaftarkan diri di platform marketplace.

Hal ini merupakan satu kesepakatan setelah Kementerian Keuangan dalam hal ini Badan Kebijakan Fiskal, Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai bertemu dengan Asosiasi E-commerce Indonesia (IdEA) pada Senin (14/1/2019)

"Hal tersebut merupakan interpretasi yang tepat dan komprehensif terhadap keseluruhan PMK 210/PMK.010/2018 tersebut," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti dalam keterangan tertulisnya.

Bagi yang belum memiliki NPWP, pedagang online yang akan mendaftar ke platform marketplace cukup dengan memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Baca juga: Pajak E-Commerce, Suara Sendu dan Jalan Tengah

Dalam ketentuan umum perpajakan, seseorang yang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTPK), tidak wajib memiliki NPWP. PTKP yang berlaku saat ini yakni Rp 4,5 juta sebulan atau Rp 54 juta setahun.

Sebelumnya terjadi simpang siur bahwa PMK 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik mewajibkan para pedagang online memiliki NPWP.

Hal ini membuat para pelaku e-commerce resah. Bahkan IdEA sampai meminta agar aturan itu ditunda dan dikaji ulang.

Namun sebenarnya di dalam aturan itu, ada pilihan bagi para pedagang online. Berikut poin penting aturan pajak e-commerce yang terkait dengan pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace;

Bagi pedagang dan penyedia jasa yang berjualan melalui platform marketplace:

a. Memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak kepada pihak penyedia platform marketplace.

b. Apabila belum memiliki NPWP, dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan kepada penyedia platform marketplace.

c. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5 persen dari omzet untuk UMKM atau pelaku usaha dengan omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun.

d. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak bila omzet melebihi Rp 4,8 miliar setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bendungan Pengendali Banjir Jakarta Siap Dioperasikan Bulan Ini

Bendungan Pengendali Banjir Jakarta Siap Dioperasikan Bulan Ini

Whats New
Biaya Kereta Cepat Bengkak Gara-gara China Salah Hitung di Proposal

Biaya Kereta Cepat Bengkak Gara-gara China Salah Hitung di Proposal

Whats New
Sri Mulyani: Sukuk Hijau Wujud Asas Manfaat Keuangan Islam

Sri Mulyani: Sukuk Hijau Wujud Asas Manfaat Keuangan Islam

Whats New
Benarkah di China Stasiun Kereta Cepatnya Jauh di Pinggiran Kota?

Benarkah di China Stasiun Kereta Cepatnya Jauh di Pinggiran Kota?

Whats New
Debat Sengit Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Kereta Cepat

Debat Sengit Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Kereta Cepat

Whats New
Libur Nataru, PUPR Pastikan Lintas Jawa Pantai Utara ke Selatan Bisa Dilalui

Libur Nataru, PUPR Pastikan Lintas Jawa Pantai Utara ke Selatan Bisa Dilalui

Whats New
Rekrutmen BUMN Gelombang II Masih DiBuka, Simak Syarat, Cara, hingga Tahap Pendaftarannya

Rekrutmen BUMN Gelombang II Masih DiBuka, Simak Syarat, Cara, hingga Tahap Pendaftarannya

Work Smart
Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Whats New
Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Penumpang Kereta Cepat 'Dioper' ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Penumpang Kereta Cepat "Dioper" ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Whats New
Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Work Smart
Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Cara Mengambil Uang di ATM Bersama dengan Mudah dan Cepat

Spend Smart
Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Libur Nataru, Jalan Tol Seksi 1 Tebing Tinggi-Indrapura Siap Difungsikan

Whats New
Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Ciri-Ciri Lowongan Kerja Palsu dan Cara Menghindarinya

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.