Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pajak "E-Commerce" Diberlakukan 1 April 2019, Begini Aturannya

Kompas.com - 15/01/2019, 14:55 WIB

KOMPAS.com – Baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan tentang kebijakan pembayaran pajak bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (Selebgram) dan YouTuber.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Dalam peraturan tersebut, pemerintah tidak menetapkan jenis atau besar pajak yang akan dikenakan. Namun, pemerintah memberikan penjelasan prosedur pemajakan untuk mendorong para pelaku usaha untuk taat pajak.

Beberapa poin yang perlu dipahami dalam peraturan itu adalah ketentuan-ketentuan berikut ini.

Pedagang elektronik

Pedagang yang menjajakan barang atau jasanya di marketplace, diminta untuk memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia marketplace.

Jika belum memiliki NPWP, maka dapat segera mengurus kepemilikannya atau melaporkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada platform marketplace yang bersangkutan.

Selanjutnya, pedagang yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8 miliar melaksanakan kewajiban PPh yang berlaku.

Sementara pedagang yang memiliki omzet di atas itu, akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan melaksanakan kewajiban PPN sesuai ketentuan yang ada.

Baca juga: Aturan Pajak e-Commerce Diberlakukan, Pedagang Online Wajib Punya NPWP

Penyedia platform marketplace

Sama halnya dengan pedagang, marketplace juga harus memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP.

Kemudian, marketplace juga diminta untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN juga PPh terkait penyediaan platform kepada pedagang dan penjualan barang dagangan milik marketplace itu sendiri.

Terakhir, marketplace juga bertanggung jawab untuk melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan pedagang pengguna platform.

E-commerce di luar marketplace

Sementara bagi pedagang online lain yang membuka lapaknya di luar marketplace, wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum.

Peraturan menteri ini diterapkan dengan tujuan memberikan perlakuan yang setara antara pelaku usaha elektronik maupun konvensional.

Peraturan ini akan diberlakukan mulai 1 April 2019 mendatang. Di masa sebelumnya, Kemenkeu akan aktif melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait agar imbauan yang dituangkan dalam Permen ini dapt berjalan lebih efektif.

Baca juga: Asosiasi Minta Kemenkeu Tunda Penerapan Aturan Pajak E-commerce

Tak ada pengawasan khusus

Sementara itu, Kabiro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti menyatakan tidak ada pengawasan khusus yang dilakukan saat peraturan ini resmi diberlakukan.

"Tidak ada pengawasan khusus, karena sama saja dalam pengawasan dengan jenis bisnis yang lain. Yang beda hanya mekanisme transaksinya," kata Nufransa saat dihubungi Kompas.com Selasa (15/1/2019) siang.

Nufransa menjelaskan diberlakukannya peraturan ini akan ada peningkatan  dan pengembangan kapasitas pegawai Ditjen Pajak yang dituntut adaptif, mengikuti perkembangan terkini dari fenomane e-commerce.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji UMR Cilacap 2023 dan 34 Daerah se-Jateng

Gaji UMR Cilacap 2023 dan 34 Daerah se-Jateng

Work Smart
UMKM Asal Gresik Binaan SIG Raih Omzet Rp150 Juta Saat Bazar BUMN

UMKM Asal Gresik Binaan SIG Raih Omzet Rp150 Juta Saat Bazar BUMN

Rilis
Jokowi: Tekanan Ekonomi Global terhadap Ekonomi Kita Sudah Agak Mereda

Jokowi: Tekanan Ekonomi Global terhadap Ekonomi Kita Sudah Agak Mereda

Whats New
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Fokus Awasi Praktik Alih Fungsi Lahan

Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Kementan Fokus Awasi Praktik Alih Fungsi Lahan

Rilis
Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Perum Perhutani

Whats New
Masyarakat 'Mampu' Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Masyarakat "Mampu" Lebih Pilih Beli BBM Bersubsidi, YLKI: Harganya Lebih Murah

Rilis
Nama 'Balon' Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Nama "Balon" Pengganti Perry Warjiyo Bermunculan, Ini Kriteria yang Harus Dimiliki Calon Gubernur BI

Whats New
BPS Catat Inflasi Januari 2023 Capai 5,28 Persen

BPS Catat Inflasi Januari 2023 Capai 5,28 Persen

Whats New
ID FOOD Targetkan Pendapatan di Sepanjang 2023 Sebesar Rp 17 Triliun

ID FOOD Targetkan Pendapatan di Sepanjang 2023 Sebesar Rp 17 Triliun

Rilis
Jokowi: Kalau Dulu Kita 'Lockdown', Enggak Ada 3 Minggu Pasti Rusuh

Jokowi: Kalau Dulu Kita "Lockdown", Enggak Ada 3 Minggu Pasti Rusuh

Whats New
Harga Pertamax Turbo Naik, Pertamina: Masih Paling Kompetitif Dibanding Perusahaan Lain

Harga Pertamax Turbo Naik, Pertamina: Masih Paling Kompetitif Dibanding Perusahaan Lain

Whats New
Pemerintah Hemat Rp 30 Triliun Per Tahun berkat 'Burden Sharing' dengan BI

Pemerintah Hemat Rp 30 Triliun Per Tahun berkat "Burden Sharing" dengan BI

Whats New
Jumlah Infrastruktur Kendaraan Listrik Bertambah Sepanjang 2022, Emisi CO2 Ditekan hingga 13,8 Juta Ton

Jumlah Infrastruktur Kendaraan Listrik Bertambah Sepanjang 2022, Emisi CO2 Ditekan hingga 13,8 Juta Ton

Rilis
Kemenhub Anggarkan Rp 15,8 Miliar untuk Transportasi Darat di IKN Nusantara pada 2023

Kemenhub Anggarkan Rp 15,8 Miliar untuk Transportasi Darat di IKN Nusantara pada 2023

Whats New
Masih Muda Beli Asuransi, Apa Untungnya?

Masih Muda Beli Asuransi, Apa Untungnya?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+