Ini Syarat Perusahaan "Multifinance" yang Bisa Beri DP 0 Persen untuk Kredit Kendaraan

Kompas.com - 16/01/2019, 16:50 WIB
Ilustrasi sepeda motor Josephus PrimusIlustrasi sepeda motor

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada akhir Desember 2018 menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, salah satunya mengatur mengenai pemberian uang muka (down payment/DP) 0 persen untuk kendaraan bermotor.

Penerbitan peraturan ini sempat mengundang komentar dari berbagai pihak, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) hingga Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sebab, DP 0 persen untuk kredit kendaraan bermotor berisiko meningkatkan rasio kredit macet (non-performing financing/NPF).

Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2B Bambang W Budiawan menjelaskan, sebenarnya dalam POJK ini, diatur mengenai pemberian uang muka pembiayaan kendaraan bermotor dengan berbagai persyaratan tergantung tingkat kesehatan keuangan dan nilai rasio NPF netto.

Baca juga: DP 0 Persen Kredit Kendaraan, Diancam YLKI hingga Ditentang Menteri

Untuk perusahaan pembiayaan (multifinance) yang wajib menerapkan ketentuan DP 0 persen hanyalah yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan nilai rasio NPT netto lebih rendah atau sama dengan 1 persen.

"Ketentuan uang muka nol persen ini sangat selektif karena hanya berlaku bagi perusahaan pembiayaan yang sehat dan NPF-nya di bawah 1 persen dan diberikan untuk calon debitur yang memiliki profil risiko yang baik," ujar Bambang ketika memberikan paparan kepada awak media di kantor OJK, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Sehingga, ujar Bambang, kekhawatiran mengenai aturan DP 0 persen yang dianggap bisa memicu peningkatan NPF tidak diperlukan. Sebab, perusahaan pembiayaan yang layak pun harus memperhitungkan risikonya dan tidak semua calon debitur yang layak bisa mendapatkan DP 0 persen ini.

Baca juga: Himbara: DP 0 Persen Kredit Kendaraan Bisa Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Sementara, untuk perusahaan pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan memiliki rasio NPF neto kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1 persen dan lebih rendah atau sama dengan 3 persen wajib meneraplam ketentuan DP 10 persen dari harga jual kendaraan.

"Adapun untuk perusahaan pembiayaan dengan nilai rasio NPF lebih tinggi dari 3 persen dan lebih rendah atau sama dengan 5 persen wajib menerapkan ketentuan uang muka 15 persen dari harga jual kendaraan," lanjut Bambang.

Selain itu, untuk perusahaan pembiayaan yang tidak memenuhi tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan memiliki rasio NPF lebih rendah atau sama dengan 5 persen wajib menerapkan ketentuan DP 15 persen. Selanjutnya, jika perusahaan tersebut memiliko rasio NPF di atas 5 persen, maka wajib menerapkan ketentuan DP 20 persen dari harga jual kendaraan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Rincian Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian Terbaru

Spend Smart
Mulai Hari Ini ke Luar Kota Enggak Perlu Pakai SIKM Lagi, tetapi...

Mulai Hari Ini ke Luar Kota Enggak Perlu Pakai SIKM Lagi, tetapi...

Whats New
Profil William Tanuwijaya, Dulu Penjaga Warnet, Kini Bos Tokopedia

Profil William Tanuwijaya, Dulu Penjaga Warnet, Kini Bos Tokopedia

Whats New
Ada GoTo, Bagaimana Nasib OVO di Tokopedia?

Ada GoTo, Bagaimana Nasib OVO di Tokopedia?

Whats New
Kekhawatiran Lonjakan Kasus Covid-19 Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Kekhawatiran Lonjakan Kasus Covid-19 Bayangi IHSG, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Harga Emas Melonjak 29,5 Dollar AS, Ini Sebabnya

Harga Emas Melonjak 29,5 Dollar AS, Ini Sebabnya

Whats New
Simak Persyaratan Penumpang Lion Air Pasca-larangan Mudik

Simak Persyaratan Penumpang Lion Air Pasca-larangan Mudik

Whats New
Simak, Ini Daftar Lengkap Formasi Terbanyak CPNS 2021

Simak, Ini Daftar Lengkap Formasi Terbanyak CPNS 2021

Whats New
Masyarakat Laporkan 134 ASN Nekat Mudik, Ini Respons Menteri Tjahjo

Masyarakat Laporkan 134 ASN Nekat Mudik, Ini Respons Menteri Tjahjo

Whats New
[POPULER MONEY] 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan | Bagaimana Sebenarnya Sistem COD di Olshop

[POPULER MONEY] 10 Aset Kripto Paling Cuan Dalam Sepekan | Bagaimana Sebenarnya Sistem COD di Olshop

Whats New
Penarikan Uang di Jabodetabek Selama Lebaran Capai Rp 34,8 Triliun

Penarikan Uang di Jabodetabek Selama Lebaran Capai Rp 34,8 Triliun

Whats New
Larangan Mudik Berakhir, Simak Syarat Keluar Kota Terbaru

Larangan Mudik Berakhir, Simak Syarat Keluar Kota Terbaru

Whats New
[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | 'Traveling' Hemat ke Jerman Selama Corona

[TREN WISATA KOMPASIANA] Macau Bukan Sekadar Tempat Berjudi | Urban Tourism, Tren Global yang Jadi Peluang Lokal | "Traveling" Hemat ke Jerman Selama Corona

Rilis
Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Selama Larangan Mudik, Trafik di Bandara Kelolaan AP I Hanya 66.096 Penumpang

Whats New
Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Mengenalkan Huruf dan Angka kepada Anak Prasekolah | Ini Cara Mengetahui dan Mengasah Bakat Anak Sejak Dini | Menilai dan Merumuskan Definisi Variabel Penelitian

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X