Ketentuan Pajak "E-commerce" Bikin Resah, Sri Mulyani Beri Penjelasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara tentang aturan pajak e-Commerce yang ia buat belum lama ini.

Hal itu menyusul reaksi para pelaku usaha online yang khawatir dengan aturan tersebut. Bahkan Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) sempat meminta aturan itu ditunda.

"Beberapa saat lalu kami keluarkan PMK 210 dan menimbulkan reaksi. Kami undang idEA. Aspirasinya selalu kami dengar dan konsultasikan, kami memahami model bisnis mereka," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Pajak E-Commerce Diberlakukan 1 April 2019, Begini Aturannya

Pertama, Sri Mulyani menegaskan bahwa aturan pajak e-commerce yang ia keluarkan bukanlah untuk memungut pajak online.

Tetapi, kata dia, hanya terkait dengan tata caranya saja. Salah satunya yakni terkait ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengatakan, tidak ada keharusan para pedagang online memiliki NPWP saat mendaftar ke platform marketplace.

"Kenapa itu penting? Karena banyak pelaku baru yang disampaikan idEA itu ibu tumah tangga, mahasiswa, murid yang ingin mulai bisnis jadi tidak boleh ada kekhawatiran," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu: Daftar Jadi Pedagang E-Commerce Tak Wajib NPWP

Kedua, Sri Mulyani mengatakan bahwa aturan yang ia keluarkan bukan bertujuan untuk memungut pajak. Namun lebih untuk mendukung kegiatan ekonomi, bahkan juga memberi insentif ke pelaku e-commerce.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, ada kekhawatiran pelaku e-commerce yang sudah ada di platform marketplace pindah ke media sosial karena aturan ini.

Ketiga, aturan terkait pajak e-commerce itu akan memberika kemudahan bagi perusahan-perusahaan pengelola platform marketplace.

Selama ini kata dia, para pengelola platform marketplace terbebani dengan penyampaiaan informasi kepada berbagai instansi terkait data e-commerce.

Baca juga: Aturan Pajak E-Commerce Memberatkan UMKM?

Pasca adaya aturan itu, Kementerian Keuangan kata dia akan bekerjasama dengan berbagai instansi agar tidak memberikan beban pendataan kepada para platform marketplace.

"Jadi bisa dikombinasikan koordinasinya. Bahkan, bentuk penyampaian info akan kami upayakan sesimpel mungkin, jadi tidak perlu ada effort khusus," kata dia.