Ketentuan Pajak "E-commerce" Bikin Resah, Sri Mulyani Beri Penjelasan

Kompas.com - 16/01/2019, 18:16 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Senin (17/12/2018) Kompas.com/YOGA SUKMANAMenteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta. Senin (17/12/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara tentang aturan pajak e-Commerce yang ia buat belum lama ini.

Hal itu menyusul reaksi para pelaku usaha online yang khawatir dengan aturan tersebut. Bahkan Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) sempat meminta aturan itu ditunda.

"Beberapa saat lalu kami keluarkan PMK 210 dan menimbulkan reaksi. Kami undang idEA. Aspirasinya selalu kami dengar dan konsultasikan, kami memahami model bisnis mereka," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Pajak E-Commerce Diberlakukan 1 April 2019, Begini Aturannya

Pertama, Sri Mulyani menegaskan bahwa aturan pajak e-commerce yang ia keluarkan bukanlah untuk memungut pajak online.

Tetapi, kata dia, hanya terkait dengan tata caranya saja. Salah satunya yakni terkait ketentuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Perempuan yang kerap disapa Ani itu mengatakan, tidak ada keharusan para pedagang online memiliki NPWP saat mendaftar ke platform marketplace.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kenapa itu penting? Karena banyak pelaku baru yang disampaikan idEA itu ibu tumah tangga, mahasiswa, murid yang ingin mulai bisnis jadi tidak boleh ada kekhawatiran," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu: Daftar Jadi Pedagang E-Commerce Tak Wajib NPWP

Kedua, Sri Mulyani mengatakan bahwa aturan yang ia keluarkan bukan bertujuan untuk memungut pajak. Namun lebih untuk mendukung kegiatan ekonomi, bahkan juga memberi insentif ke pelaku e-commerce.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, ada kekhawatiran pelaku e-commerce yang sudah ada di platform marketplace pindah ke media sosial karena aturan ini.

Ketiga, aturan terkait pajak e-commerce itu akan memberika kemudahan bagi perusahan-perusahaan pengelola platform marketplace.

Selama ini kata dia, para pengelola platform marketplace terbebani dengan penyampaiaan informasi kepada berbagai instansi terkait data e-commerce.

Baca juga: Aturan Pajak E-Commerce Memberatkan UMKM?

Pasca adaya aturan itu, Kementerian Keuangan kata dia akan bekerjasama dengan berbagai instansi agar tidak memberikan beban pendataan kepada para platform marketplace.

"Jadi bisa dikombinasikan koordinasinya. Bahkan, bentuk penyampaian info akan kami upayakan sesimpel mungkin, jadi tidak perlu ada effort khusus," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.