Jika Jadi Presiden, Prabowo akan Naikkan Gaji Birokrat dan Rasio Pajak jadi 16 Persen - Kompas.com

Jika Jadi Presiden, Prabowo akan Naikkan Gaji Birokrat dan Rasio Pajak jadi 16 Persen

Kompas.com - 18/01/2019, 05:09 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengatakan, akar masalah dari korupsi yang menggerogoti bangsa adalah penghasilan birokrat dan pegawai negeri sipil yang kecil dan tidak realistis.

Ia mengatakan, tak layak sekelas gubernur yang memimpin wilayah dengan luas puluhan ribu kilometer hanya sekitar Rp 8 juta. Oleh karena itu, Prabowo berjanji akan menaikkan gaji mereka nantinya.

"Kalau saya memimpin negara ini, memerintah, saya akan perbaiki kualitas hidup semua birokrat sehingga lebih realistis," kata Prabowo dalam debat capres-cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Baca juga: Ini Kebijakan Fiskal yang Akan Diusung Prabowo-Sandiaga

Prabowo mengatakan, sumber anggaran tambahan untuk gaji birokrat dan PNS berasal dari pajak yang dipungut lebih tinggi. Jika ia memimpin Indonesia nanti, Prabowo akan menaikkan rasio pajak hingga 16 persen.

"Saya akan tingkatkan tax ratio yang sekarang di 10 persen, bahkan lebih rendah, akan dikembalikan ke 16 persen tax ratio," kata Prabowo.

Dari rasio pajak yang tinggi, Prabowo memperkirakan dana yang didapatkan sekitar 60 miloar dollar AS. Ia menilao, dengan mrningkatkan gaji dan kualitas hidup pegawai negeri, maka akan menekan angka korupsi.

"Tapi kalau masih korupsi, ya kita harus tindak dia sekeras-kerasnya. Kalau perlu tindakan drastis seperti negara lain, ditaruh di pulau terpencil. Suruh tambang pasir," kata Prabowo.

Baca juga: Penjelasan BPN Prabowo-Sandi soal Target Rasio Pajak 16 Persen



Close Ads X