Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Strategi Prabowo-Sandiaga, Naikkan Tax Ratio untuk Tumpas Korupsi

Kompas.com - 18/01/2019, 16:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga Uno menggunakan pendekatan anggaran untuk mengatasi akar permasalahan korupsi, yakni gaji aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai masih rendah.

Pendekatan anggaran melahirkan konsekuensi perlunya pasokan anggaran yang cukup. Strategi yang dipakai yakni dengan mencoba menaikan penerimaan negara melalui peningkatan rasio pajak atau tax ratio.

"Kita tingkatkan tax ratio yang sekarang berada 10 persen bahkan lebih rendah, saya akan kembalikan ke 16 (persen) tax ratio," ujar Prabowo, dalam debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam.

Baca juga: Prabowo Mau Naikan Tax Ratio, tapi Potong Tarif Pajak, Apakah Bisa?

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, pendekatan Prabowo-Sandiaga Uno merupakan hal yang menarik. Meskipun perlu diuji secara rasional.

Menaikkan tax ratio ke angka 16 persen memang sangat diperlukan untuk menggenjot ongkos pembangunan yang kian besar dalam rangka mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain.

Namun demikian, menaikkan tax ratio tak bisa sembarangan. Jangan sampai, kata Yustinus, upaya menggenjot penerimaan pajak justru menimbulkan kegaduhan dan menggencet pelaku usaha.

Oleh karena itu, program aksi menjadi kunci utamanya. Hanya saja, Yustinus tak melihat program aksi Prabowo-Sandiaga selaras dengan upaya peningkatkan tax ratio ke angka 16 persen.

Sebab di lain pihak, Prabowo-Sandi juga mengusulkan penurunan tarif PPh, baik PPh Badan maupun orang pribadi, termasuk penghapusan PBB rumah pertama.

Baca juga: CEK FAKTA: Pernyataan Prabowo soal Tax Ratio Indonesia

Selain itu ada juga usul penghapusan pajak sepeda motor, dan pembebasan pajak UMKM pelaku bisnis digital untuk 2 tahun pertama. Hal ini dinilai kontradiktif dengan upaya meningkatkan tax ratio.

"Hasrat menggenjot tax ratio dalam jangka pendek jelas hanya bisa bertumpu pada kenaikan tarif pajak, bukan sebaliknya," kata dia

"Penurunan tarif pajak dalam jangka pendek akan menurunkan penerimaan, apalagi tingkat kepatuhan kita masih rendah dan basis pajak kita belum bertambah signifikan," sambung Yustinus.

Upaya menaikan tax ratio namun ada pemangkasan tarif pajak justru dinilai bisa menimbulkan kekhawatiran lain yakni 'memeras' pajak dari para wajib pajak lama, yang tercatat baik, dan patuh membayar pajak. Istilahnya, memburu binatang di kebun binatang.

Baca juga: Jika Jadi Presiden, Prabowo akan Naikkan Gaji Birokrat dan Rasio Pajak jadi 16 Persen

Tax ratio Indonesia 2017 sebesar 8,47 persen (dalam arti sempit, penerimaan pajak yang dikelola Ditjen Pajak saja) dan dalam arti luas 10,58 persen (termasuk bea cukai dan PNBP SDA).

Dalam arti luas, tax ratio Indonesia berturut-turut 14,6 persen (2012), 14,3 persen (2013), 13,7 persen (2014), 11,6 persen (2015), dan 10,8 persen (2016), 10,7 persen (2017), dan 11,5 persen (2018).

Menaikkan tax ratio bukan perkara mudah. Menurut Yustinus dengan PDB 2018 kurang lebih Rp 14.745 triliun, maka perlu kenaikan penerimaan perpajakan Rp 663 triliun untuk mencapai tax ratio 16 persen.

Cara yang paling tepat menaikan tax ratio yakni melakukan tax reform alias reformasi perpajakan, mulai dari perbaikan regulasi, proses bisnis, sistem administrasi, tata organisasi, dan SDM. Target peningkatan tax ratio pun harus secara gradual-proporsional.

Di sisi lain strategi menaikan tax ratio untuk mengatasi akar permasalahan korupsi dinilai perlu hati-hati. Sebab publik bisa bertanya balik.

"Logika sederhana: Pemerintah ingin menarik pajak lebih besar dari rakyat, untuk membiayai para aparatur negara yang tugasnya melayani kepentingan rakyat. Lalu kita bergumam: mahal bener ya mengongkosi pelayan!," kata Yustinus.

Baca juga: Prabowo Sebut Rasio Pajak Masa Orde Baru hingga 16 Persen, Benarkah?

Semantara itu Analis politik Exposit Strategic, Arif Susanto menilai, debat pertama Capres-Cawapres semalam cenderung kurang gereget. Tidak terdapat adu argumentasi yang diametrikal.

Gagasan yang disampikan kecenderungan bermain pada tataran umum dan normatif. Baik Jokowi-Ma'ruf Amin maupun Prabowo-Sandiaga dinilai gagal mengesankan publik dengan tawaran nyata dan dapat dioperasikan untuk menyelesaikan problem dimaksud.

"Selain memberi perhatian pada detail substansi tawaran program, para kandidat harus tampil lebih meyakinkan dengan mengkritisi proposal lawan serta bertahan dengan pandangan-pandangan argumentatif," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Rp 4,96 Triliun Modal Asing Masuk RI Selama Sepekan

Whats New
Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Indonesia Sudah Punya 111 Kawasan Industri, Totalnya 108 Ribu Hektare

Whats New
Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Bos Food Station Optimis Harga Beras Medium Bisa Ditekan di Bawah Rp 9.000 per Kg

Whats New
Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Penjelasan PT Timah soal Kecelakaan Tambang yang Menewaskan 2 Pekerja

Whats New
BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

BUMN Virama Karya Buka 6 Lowongan Kerja, Pendaftarannya Ditutup 10 Februari 2023

Work Smart
Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Leadership Development Program, Upaya Elnusa Persiapkan Pemimpin Masa Depan

Whats New
RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

RI Jadi Tuan Rumah WWF Ke-10, Luhut: Ini Langkah Baik

Whats New
Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Kegiatan Sail Teluk Cenderawasih Diharap Dapat Menarik Investor untuk Pembangunan Daerah

Whats New
PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

PT Pegadaian Buka Lowongan Kerja, Ini Posisi yang Dibutuhkan

Work Smart
Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Pegadaian Buka Lowongan Kerja hingga 11 Februari 2023, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Usai Dipanggil Jokowi, Bos Bulog Gelontorkan 10.000 Ton Beras Impor

Whats New
Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Ekonom UI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Capai 5,19 Persen di 2022

Whats New
Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Kementerian PUPR Bantah Wisma Atlet Kemayoran Mangkrak

Whats New
Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Apakah BI Bakal Ikut The Fed Naikkan Suku Bunga Acuan Lagi?

Whats New
Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Bulog Usul Tunjangan ASN Berupa Uang Diganti Beras Premium

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+