JAKARTA, KOMPAS.com—Dalam paparan debat perdana Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kamis (17/1/2019) malam, salah satu yang disebut oleh calon presiden (capres) Prabowo Subianto adalah soal target rasio pajak ( tax ratio) bila dia memenangi kontestasi politik nasional.
Di situ, Prabowo menyebut mematok target rasio pajak 16 persen. Banyak kalangan mengritisi target ini, baik dari angka maupun cara mewujudkannya.
Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad H Wibowo, memberikan tanggapan atas sejumlah kritik tersebut.
Menurut Dradjad, Presiden Joko Widodo (Jokowi)—yang juga capres untuk Pilpres 2019—melalui Nawacita—program kerja pemerintahan saat ini—pernah menargetkan rasio pajak 16 persen pada 2019.
Baca juga: Prabowo Mau Naikkan Tax Ratio, tapi Potong Tarif Pajak, Apakah Bisa?
"Faktanya, rasio pajak dalam arti sempit, yaitu yang dicapai oleh Ditjen Pajak (DJP), hanya sekitar 8,4 persen pada 2017," kata Dradjad, Jumat (18/1/2019).
Adapun rasio pajak dalam arti luas, lanjut dia, capaian kinerja pada akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah 13,7 persen pada 2014.
"Di masa pak Jokowi angkanya justru anjlok terus, menjadi 11,6 persen (2015), 10,8 persen (2016), dan 10,7 persen (2017). Untuk 2018 dan 2019 targetnya adalah 11,6 persen dan 12,1 persen. Kita masih menunggu realisasi 2018 setelah audit," papar Dradjad.
Nah, ujar Dradjad, sekarang Prabowo menggunakan angka yang sama yang pernah dijanjikan pemerintahan Jokowi untuk rasio pajak itu.
"Sekarang mas Bowo (Prabowo) menargetkan 16 persen juga, untuk rasio pajak dalam arti luas, dalam waktu 5 tahun, sama dengan pak Jokowi. Apa strateginya agar Prabowo tidak mengulangi kegagalan sebelumnya?" ungkap Dradjad sembari melontarkan pertanyaan retoris.
Dradjad mengakui, menaikkan rasio pajak itu adalah pekerjaan yang teramat sangat berat. Hal ini tidak lain dan tidak bukan karena basis pajak Indonesia yang masih relatif rendah, termasuk soal kesadaran dan kepatuhan pajak yang rendah.
