Rhenald Kasali: Tidak Ada yang Salah pada "Sharing Cost" BNI dan Kementerian Desa

Kompas.com - 20/01/2019, 22:22 WIB
Guru Besar Manajemen Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali di INTEGRA 2018 Kanton Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker), Senin (19/11/2018) KOMPAS.com/Putri Syifa NurfadilahGuru Besar Manajemen Universitas Indonesia (UI) Rhenald Kasali di INTEGRA 2018 Kanton Kementerian Ketengakerjaan (Kemnaker), Senin (19/11/2018)

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menuding PT Bank Negara Indonesia Tbk ( BNI) membiayai kegiatan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang di Garut. Di mana, acara tersebut dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Terhadap tudingan itu, BNI mengklarifikasi bahwa perseroan hanya membiayai acara yang menjadi agenda perusahaan.

Sementara itu Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali menilai bahwa tidak ada yang salah dengan mekanisme pembiayaan yang dilakukan oleh BNI.

Menurut Rhenald, dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu tertulis penjelasan terhadap Bupati Garut tentang aktivitas yang terkait dengan kunjungan Presiden.

Dalam acara tersebut ada kegiatan yang difasilitasi oleh APBN (dalam hal ini Kementerian Desa PDT) serta ada porsi kegiatan yang difasilitasi oleh Bank BNI.

"Menurut saya, sharing cost adalah hal yang biasa saja dalam setiap event. Bahkan para auditor BPK selalu menekankan agar setiap aktivitas yang manfaatnya tidak dinikmati sendiri, biayanya pun harus dibebankan pada pihak yang menikmati manfaatnya. Di BUMN ini sudah lama dilakukan, juga di pemerintahan," jelas Rhenald, Minggu (20/1/2019).

Dia menyebutkan dalam metode akuntasi, ada cukup banyak metode yang bisa dipakai dan dapat dibenarkan. Salah satunya, adalah Activity-Based Costing atau ABC. "Siapa menikmati manfaatnya, dia yang menanggung beban biayanya," lanjut Rhenald.

Karena itu dia menekankan bahwa tak ada yang perlu dipersoalkan.

"Bagi saya, sikap Kementerian Desa sudah jelas, mereka hanya menanggung porsi yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan untuk hal-hal yang bisa menguntungkan bank, tentu harus dibiayai bank," kata Rhenald.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X