Penggunaan Karet untuk Campuran Aspal Sudah 7 Persen

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui lembaga terkait akan menggunakan karet untuk dicampur dalam penggunaan aspal dalam pengaspalan jalan. Rencana ini sudah dicanangkan sejak 2018 lalu.

Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono mengatakan, penggunaan bahan karet untuk aspal sudah berjalan untuk pengaspalan jalan nasional. Pemanfaatan ini juga terus diperluas ke daerah-daerah.

"Teman-teman PU (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) sudah memanfaatkan aspal karet. Nah akan perluas lagi rapatnya untuk pemerintah daerah (pembahasan karet). Pemerintah didorong menggunakan aspal karet," kata Sigit di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Baca juga: Pemerintah Mau Bikin Jalan Aspal Karet, Petani Bisa Dapat Untung

Sigit menuturkan, terdapat beberapa jenis jalan yang bisa digunakan karet sebagai bahan campuran aspal, mulai daei jalan nasional, provinisi, dan kabupaten. Ketahanannya pun telah teruji.

"Yang banyak ternyata jalan kabupaten. Empat kali lipat dari jalan pusat, sekitar 380.000 kilometer. Itu seluruh Indonesia," ujarnya.

Dia menuturkan, penggunaan karet untuk campuran aspal ini akan menyerap penggunaan komoditas perkebunan ini. Penggunaannya sudah dimulai sejak 2018 dan juga tahun ini, sehingga jumlahnya diharapkan terus meningkat.

"(Serapannya) 7 persen dari produksi aspal itu," sebutnya.

Baca juga: Setelah Plastik, Kini Jokowi Mau Bikin Jalan dari Aspal Karet

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiadi, menuturkan, penggunaan aspal karet akan dilakukan di sejumlah daerah produksi karet, seperti Sumatera Selatan, Jambi, Medan dan Kalimantan. Dengan langkah ini diharapkan harga karet bisa meningkat.

"Kita akan angkat, jadi harga karet akan naik terutama di beberapa sentra karet di Indonesia Sumatera Selatan, Jambi, Medan dan Kalimantan. Karena sekarang harga karet agak turun. Nah, kita harapkan ada terbentuk satu harga untuk masyarakat," kata Budi di Jakarta, Senin (7/1/2019) lalu.