Susi: Pemilik Kapal Ikan Tak Berizin Siap-siap Dipermalukan

Kompas.com - 27/01/2019, 10:37 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. KOMPAS.com/Ambaranie NadiaMenteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berencana mengumumkan kepemilikan kapal ikan yang tak berizin ke publik.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memberlakukan naming and shaming untuk kapal tersebut. Rencananya, kebijakan itu akan diberlakukan dalam waktu dekat.

“Semua nama pemilik kapal, posisinya di mana, status, tangkapan berapa, akan saya umumkan ke publik," ujar Susi dalam keterangan tertulis, Minggu (27/1/2019).

Baca juga: Menteri Susi Sebut Tak Perlu Modal Besar untuk Bisnis Perikanan

Susi mengatakan, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pemilik kapal perikanan terhadap prosedur yang telah diterapkan pemerintah. Di samping itu, publik bisa mengawasi perusahaan-perusahaan penangkap ikan yang bandel.

Sebab, ia menilai tingkat kepatuhan para pelaku usaha perikanan dalam negeri masih rendah. Masih banyak ditemukan kecurangan dalam pelaporan ukuran dan jumlah tangkapan kapal.

KKP dianggap mempersulit perizinan kapal. Padahal, kata dia, proses perizinan kapal sudah dibuat semudah mungkin dan terbuka.

"Masih ada yang tidak jujur dan melakukan kecurangan. Memanipulasi data hasil tangkapan ikan dan keuntungan yang mereka dapat. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi kalau mereka mematuhi aturan pemerintah,” kata Susi.

Baca juga: Jadi Penangkap Ikan, Lebih Dari 1.000 Warga Filipina Punya KTP Palsu Indonesia

Sementara itu, Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo menyebutkan, hal ini dilakukan untuk memperketat pengawasan melalui keterlibatan publik. Dengan demikian, Laporan Kegiatan Penangkapan (LKP) dan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) sebagai syarat penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) tak lagi dimanipulasi.

Penataan ini juga dilakukan untuk memastikan pendapatan negara dari pajak dan bukan pajak harus sesuai dengan pemanfaatan sumber daya perikanan yang mereka lakukan.

Illegal, unreported, dan unregulated ini yang menjadi masalahnya. Pemerintah kesulitan menghitung pemanfaatannya," kata Nilanto.

"Volumenya saja tidak tahu. Bagaimana mungkin kita bisa memungut pajak yang bagus dari usaha perikanan ini,” lanjut dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Mengenal Zakat Mal: Pengertian, Hukum, dan Cara Menghitungnya

Whats New
Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Neraca Perdagangan Surplus Karena UMKM Ekspor Terus Tumbuh

Whats New
OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

OJK Minta Perusahaan Asuransi Selesaikan Aduan Nasabah terkait Unitlink

Whats New
Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Dari 64,2 Juta UMKM di Indonesia, Baru 13 Persen yang Telah Lakukan Digitalisasi

Whats New
Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Menaker: Belum Ada Perusahaan yang Menyatakan Tidak Mampu Bayar THR

Whats New
Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Gojek-Tokopedia Merger, Bos Gojek Andre Soelistyo Disebut Jadi Pemimpinnya

Whats New
[TREN EDUKASI KOMPASIANA] 'Reading Habit' pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

[TREN EDUKASI KOMPASIANA] "Reading Habit" pada Siswa | Pendidikan Perempuan dan Kesuksesannya | Mengatasi Ujian Bahasa Indonesia yang Sulit

Rilis
Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Soal Deposito Raib, Bank Mega Syariah: Dana Telah Masuk ke Rekening Perusahaan

Whats New
YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

YDBA Beri Pembinaan untuk Para Perajin Cangkul di Klaten

Whats New
Perusahaan Tidak Bayar THR Lebaran 2021, Begini Cara Melaporkannya

Perusahaan Tidak Bayar THR Lebaran 2021, Begini Cara Melaporkannya

Whats New
Co-CEO Gojek Bakal Jadi Bos Perusahaan Hasil Merger dengan Tokopedia?

Co-CEO Gojek Bakal Jadi Bos Perusahaan Hasil Merger dengan Tokopedia?

Whats New
Posko THR 2021 Diluncurkan, Apa Fungsinya?

Posko THR 2021 Diluncurkan, Apa Fungsinya?

Whats New
Kemenperin Pacu Peran Startup untuk Dukung Transformasi Industri

Kemenperin Pacu Peran Startup untuk Dukung Transformasi Industri

Rilis
IHSG 'Parkir' di Zona Merah, Rupiah Justru Menguat

IHSG "Parkir" di Zona Merah, Rupiah Justru Menguat

Whats New
PLN Target Seluruh Jaringan Listrik NTT Pulih 21 April 2021

PLN Target Seluruh Jaringan Listrik NTT Pulih 21 April 2021

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X