Survei: 96 Persen Penerima Puas dengan Program Bantuan Pangan Nontunai

JAKARTA, KOMPAS.com - Riset independen MicroSave Consulting menunjukkan bahwa 96 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) puas dengan program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) selama 2018.

Riset dilakukan pada periode Oktober hingga Desember 2018 di 93 kota/kabupaten dan 25 provinsi. Sampel riset ini sebanyak 2.398 responden dari sekitar 10 juta KPM. Riset juga dilakukan terhadap 779 e-warong yang tersebar di 25 provinsi tersebut. Pengumpulan data dilakukan secara gabungan kualitatif dan kuantitatif.

Manajer dan analis senior MicroSave Consulting, Elwyn Sansius Panggabean mengatakan, jumlah indikator menunjukkan bahwa KPM dan e-warong menilai proses BPNT saat ini mudah dan nyaman sehingga bisa merasakan manfaat positif dari pelaksanaan BPNT tersebut.

"Riset ini ada batasan-batasan, kami hanya melihat dari sudut pandang KPM dan e-warong. Masih ada sudut pandang lain yang bisa dilihat untuk mengevaluasi BPNT," ujar Elwyn di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Perluasan Bantuan Pangan Nontunai Tahap IV Capai 54 Kabupaten/Kota

Dari sisi pengeluaran, median pengeluaran bulanan KPM sekitar Rp 700.000 per rumah tangga dengan 4-5 anggota keluarga. Bantuan yang diberikan kepada mereka adalah Rp 110.000 untuk setiap KPM.

Dilihat dari pengeluarannya, kata Elwyn, angkanya masih di bawah batas garis kemiskinan yang ditetapkan Badan Pusat Statistik. Dengan demikian, penyaluran BPNT dianggap sudah tepat sasaran.

"Jadi BPNT ini memang disalurkan ke kelompok miskin. Masih di bawah ketentuan," kata Elwyn.

Dari riset tersebut juga diketahui kontribusi BPNT untuk kebutuhan rumah tangga sekitar 12-29 persen. Khususnya untuk mendapat bahan oangan berupa beras dan telur yang dibeli di e-warong yang kontribusinya bisa mencapai 40 persen. Elwyn mengatakan, umumnya KPM bisa membeli beras 10 kilogram dan telur dengan BPNT itu.

Temuan di lapangan, KPM diberi hak untuk memiliki jenis pangan yang mau dibeli, namun biasanya e-warong sudah membuat paket beras dan telur. Menurut Elwyn, hal ini tidak menimbulkan masalah signifikan bagi KPM karena beras dan telur merupakan kebutuhan utama mereka.

"Malah membantu e-warong mengatur ketersediaan stok dan mempercepat antrean," kata dia.

Selain itu, BPNT juga dinilai banyak membantu perkembangan usaha mikro yang digerakkan KPM. Utamanya bagi perempuan yang merupakan populasi mayoritas penerima manfaat BPNT. Hal ini mengindikasikan BPNT menempatkan dan memberdayakan perempuan sebagai fokus dan meningkatkan posisi mereka dalam rumah tangga.

Di samping itu, BPNT juga membantu meningkatkan keuangan inklusi terhadap masyarakat miskin. Sebab, sebagian besar KPM belum pernah memiliki rekening bank sebelum diberikan Kartu Keluarga Sejahtera.

KKS tak hanya bisa untuk membeli pangan secara nontunai, tetapi juga bisa digunakan untuk menabung. Dalam jangka panjang, hal inu dapat mendorong tercapainya masyarakat nontunai.

"Tapi masih banyak KPM yang belum tahu bahwa KKS bisa untuk menabung. Kurang dari satu persen yang gunakan fasilitas rekening untuk menabung," ucapnya.

"Kalau sosialisasinya lebih baik supaya KPM tahu cara menggunakannya, paling tidak 50 persen peningkatannya untuk penggunaan rekening di KKS," lanjut dia.