Setuju dengan The Economist, Indef Pertanyakan Komitmen Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai kritik The Economist kepada pemerintahan Jokowi di bidang ekonomi tak perlu disangkal.

Sebab menurut Menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, kritik itu punya nilai fakta. Misalnya soal kebijakan fiskal di tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

"Faktanya jelang Pemilu 2019, belanja subsidi justru naik 34,7 persen di 2017-2019," ujarnya kepada Kompas.com, Jakarta, Senin (28/1/2019).

"Pos belanja pegawai juga naik 22 persen dan belanja barang naik 18,4 persen dalam periode yang sama, sementara belanja modal yang berkaitan dengan infrastruktur turun 9,25 persen," sambung Bhima.

Baca juga: Kritik The Economist ke Pemerintah Jokowi, Suara Resah Ekonom

Indef menilai kebijakan fiskal itu sangat populis. Hal ini bisa dimengerti lantaran untuk meraih suara dalam pemilu 2019.

Meski begitu, Indef mempertanyakan komitmen awal Jokowi untuk melakukan reformasi struktural di bidang ekonomi, antara lain pengunaan anggaran yang produktif.

"Ini kan populis banget. Karena kejar suara pemilu. Artinya komitmen awal pemerintah melakukan reformasi struktural dipertanyakan," kata dia.

Sebelumnya, Indef menilai kritik yang diberikan oleh The Economist tak berbeda jauh dari suara para ekonom. Para ekonom kerap mengkritik pemerintah terutama terkait dengan fenomena deindustrialisasi yang terus terjadi.