Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos: Banyak Kepala Daerah Malas "Update" Data Masyarakat Miskin

Kompas.com - 28/01/2019, 14:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita ,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita tak menampik jika program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum secara efektif menjangkau seluruh keluarga miskin.

Kemensos selama ini hanya menerima laporan dari para Kepala Daerah mengenai jumlah penduduk miskin di wilayah administrasinya. Namun, tak sedikit kepala daerah yang malas memperbarui data tersebut.

Masyarakat yang berhak pun tak kebagian bantuan pemerintah karena data yang tidak akurat.

"Banyak sekali Pemda yang belum secara aktif update data berkaitan masyarakat miskin. Ada 120 daerah, khususnya kabupaten/kota," ujar Agus di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Survei: 96 Persen Penerima Puas dengan Program Bantuan Pangan Nontunai

Bahkan, ada kepala daerah yang sama sekali belum pernah memberi data terbaru ke Kemensos terkait jumlah masyarakat miskin.

Padahal, Kemensos secara berkala selalu mengimbau agar kepala daerah memperbarui data mereka. Dengan demikian, BPNT bisa didistribusi lebih merata. Terkait sanksi, Agus mengakui belum ada aturan yang mengatur hal tersebut.

"Saya minta masyarakat di daerah yang memberi sanksi, yang kepala daerahnya tidak mengupdate," kata Agus.

Baca juga: Mensos Ajak Mahasiswa Mendata Masyarakat Miskin yang Tak Dapat Bantuan

Ke depannya, Kemensos akan terus melakukan pendekatan ke seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesadaran mereka soal pentingnya data tersebut. Agus mengatakan, program bantuan masyarakat di Kemensos butuh data yang akurat sehingga masyarakat di seluruh wilayah bisa terbantu.

Kemensos juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai hal ini.

"Saya kira dari Pak Mendagri sudah dilakukan dengan baik. Beliau kirim surat edaran ke seluruh Pemda untuk melakukan updating," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com