Mensos: Banyak Kepala Daerah Malas "Update" Data Masyarakat Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita tak menampik jika program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) belum secara efektif menjangkau seluruh keluarga miskin.

Kemensos selama ini hanya menerima laporan dari para Kepala Daerah mengenai jumlah penduduk miskin di wilayah administrasinya. Namun, tak sedikit kepala daerah yang malas memperbarui data tersebut.

Masyarakat yang berhak pun tak kebagian bantuan pemerintah karena data yang tidak akurat.

"Banyak sekali Pemda yang belum secara aktif update data berkaitan masyarakat miskin. Ada 120 daerah, khususnya kabupaten/kota," ujar Agus di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: Survei: 96 Persen Penerima Puas dengan Program Bantuan Pangan Nontunai

Bahkan, ada kepala daerah yang sama sekali belum pernah memberi data terbaru ke Kemensos terkait jumlah masyarakat miskin.

Padahal, Kemensos secara berkala selalu mengimbau agar kepala daerah memperbarui data mereka. Dengan demikian, BPNT bisa didistribusi lebih merata. Terkait sanksi, Agus mengakui belum ada aturan yang mengatur hal tersebut.

"Saya minta masyarakat di daerah yang memberi sanksi, yang kepala daerahnya tidak mengupdate," kata Agus.

Baca juga: Mensos Ajak Mahasiswa Mendata Masyarakat Miskin yang Tak Dapat Bantuan

Ke depannya, Kemensos akan terus melakukan pendekatan ke seluruh kepala daerah untuk meningkatkan kesadaran mereka soal pentingnya data tersebut. Agus mengatakan, program bantuan masyarakat di Kemensos butuh data yang akurat sehingga masyarakat di seluruh wilayah bisa terbantu.

Kemensos juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri mengenai hal ini.

"Saya kira dari Pak Mendagri sudah dilakukan dengan baik. Beliau kirim surat edaran ke seluruh Pemda untuk melakukan updating," kata Agus.