Kementerian BUMN Minta BTN Naikkan Target Penyaluran KPR

Kompas.com - 28/01/2019, 18:30 WIB
Rapat kerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Jakarta, Senin (28/1/2019). Dok. BTNRapat kerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Jakarta, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN akan mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menaikkan target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi.

Hal ini dimaksudkan agar peran BTN lebih besar lagi dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai sekitar 11 juta unit.

"Rencana kita akan memberikan dukungan apapun untuk BTN. Masalah backlog perumahan  yang ada harus kita tutup, backlog 11 juta unit tambah kebutuhan untuk generasi milenial 70 juta. Ini merupakan pangsa pasar yang luar biasa untuk BTN," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: BTN Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Sektor Nonformal di Garut

Gatot menuturkan, untuk mencapai target tersebut Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi.

Menurut Gatot, pekerjaan rumah (PR) di Kementerian BUMN adalah jika holding terlaksana, maka ekuitas BTN akan ditingkatkan. Namun, perseroan juga harus menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menyiapkan proses digitalisasi. 

"Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di Indonesia dalam melakukan aktivitas perbankan sehari-hari, karenanya digital banking BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi," tutur Gatot.

Baca juga: Dirut BTN: Milenial adalah Objek dan Subjek yang Mendorong Properti

Sementara itu, Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan pada tahun ini perseroan optimistis dapat terus memacu kinerjanya di tengah risiko ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlanjut dan pelaksanaan tahun politik 2019.

Selain itu, perseroan juga akan melakukan perbaikan proses dan tata kelola bisnis kredit yang lebih prudent untuk persiapan implementasi PSAK 71. 

Dijelaskan Maryono, untuk arah kebijakan ini telah disusun strategi bisnis yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan, berfokus kepada pertumbuhan terkendali yang prudent dan berkualitas. Caranya melalui penguatan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang fokus pada dominasi kredit perumahan di segmen mass, pertumbuhan dana murah dan utilisasi digital banking. 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Jokowi Mau Larang Ekspor Timah dan Bauksit Tahun Ini

Whats New
Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Ditawari Gabung ICAO, Menhub: Kemajuan Sektor Penerbangan Kita Diakui Dunia Internasional

Whats New
IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

IFG: Dana Pensiun Bisa Kurangi Ketergantungan RI dari Modal Asing

Whats New
Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Berlaku Hari Ini, Simak Aturan Lengkap Syarat Perjalanan Dalam Negeri dengan Kapal Laut

Whats New
Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Atasi Wabah PMK, Kementan Kirim Obat-obatan Senilai Rp 534,29 Juta ke Beberapa Wilayah

Whats New
LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

LKPP Segera Terbitkan Aturan Pengadaan Barang Jasa Khusus IKN

Whats New
Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Gelar Halalbihalal, J99 Corp Beri Apresiasi pada Karyawan Terbaik

Whats New
Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Eropa Bingung Bayar Impor Gas dari Rusia

Whats New
Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Lin Chen Wei Tersangka Kasus Ekspor CPO, Anggota DPR Minta Kementerian yang Gunakan Jasanya Beri Klarifikasi

Whats New
Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Tren Belanja Kuartal I-2022, Tokopedia: Masker Kesehatan Laris Manis

Whats New
Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Harga Sawit Petani Anjlok, Tapi Ironinya Minyak Goreng Tetap Mahal

Whats New
Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Prokes Dilonggarkan, Simak Syarat Perjalanan Lengkap Kereta Api Terbaru

Whats New
Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Shopee Tebar Diskon Hingga 60 Persen untuk Produk Kebutuhan Rumah

Spend Smart
Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Larangan Ekspor Belum Mempan, Harga Minyak Goreng Masih Saja Mahal

Spend Smart
Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Kemenkominfo Gelar Startup Gathering Road to Hub.id Summit 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.