Kementerian BUMN Minta BTN Naikkan Target Penyaluran KPR

Kompas.com - 28/01/2019, 18:30 WIB
Rapat kerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Jakarta, Senin (28/1/2019). Dok. BTNRapat kerja PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Jakarta, Senin (28/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN akan mendorong PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk menaikkan target penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) baik subsidi maupun non-subsidi.

Hal ini dimaksudkan agar peran BTN lebih besar lagi dalam membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang mencapai sekitar 11 juta unit.

"Rencana kita akan memberikan dukungan apapun untuk BTN. Masalah backlog perumahan  yang ada harus kita tutup, backlog 11 juta unit tambah kebutuhan untuk generasi milenial 70 juta. Ini merupakan pangsa pasar yang luar biasa untuk BTN," kata Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Baca juga: BTN Fasilitasi Pembiayaan Perumahan Sektor Nonformal di Garut

Gatot menuturkan, untuk mencapai target tersebut Kementerian BUMN akan mendorong kapasitas BTN lebih besar lagi.

Menurut Gatot, pekerjaan rumah (PR) di Kementerian BUMN adalah jika holding terlaksana, maka ekuitas BTN akan ditingkatkan. Namun, perseroan juga harus menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) dan menyiapkan proses digitalisasi. 

"Saat ini digital banking sudah menjadi kebutuhan bagi banyak nasabah di Indonesia dalam melakukan aktivitas perbankan sehari-hari, karenanya digital banking BTN harus kuat dan digarap secara serius lagi," tutur Gatot.

Baca juga: Dirut BTN: Milenial adalah Objek dan Subjek yang Mendorong Properti

Sementara itu, Direktur Utama BTN Maryono mengungkapkan pada tahun ini perseroan optimistis dapat terus memacu kinerjanya di tengah risiko ketidakpastian ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlanjut dan pelaksanaan tahun politik 2019.

Selain itu, perseroan juga akan melakukan perbaikan proses dan tata kelola bisnis kredit yang lebih prudent untuk persiapan implementasi PSAK 71. 

Dijelaskan Maryono, untuk arah kebijakan ini telah disusun strategi bisnis yang dapat membantu pencapaian tujuan dari perusahaan, berfokus kepada pertumbuhan terkendali yang prudent dan berkualitas. Caranya melalui penguatan pertumbuhan dan profitabilitas bisnis yang fokus pada dominasi kredit perumahan di segmen mass, pertumbuhan dana murah dan utilisasi digital banking. 

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X