JAKARTA, KOMPAS.com - MicroSave Consulting, dalam risetnya, menunjukkan 96 persen Keluarga Penerima Manfaat (KPM) puas dengan program Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT) selama 2018. Selain itu, 89 persen e-warong yang merupakan tempat penyediaan bahan makanan untuk dibeli KPM juga puas dengan program tersebut.
Manajer dan analis senior MicroSave Consulting, Elwyn Sansius Panggabean mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa program BPNT memberi manfaat positif dan mendorong peluang usaha bagi pengusaha mikro.
Dari riset tersebut juga diketahui BPNT berkontribusi membantu pemenuhan kebutuhan rumah tangga sekitar 12-29 persen. Khususnya untuk mendapat bahan pangan berupa beras dan telur yang dibeli di e-warong yang kontribusinya bisa mencapai 40 persen.
Namun, program BPNT masih menyisakan catatan yang harus diperbaiki. Elwyn mengatakan, salah satu yang masih menjadi kendala yakni tak sedikit KPM yang lupa dengan pin Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu tersebut digunakan untuk melakukan transaksi agar KPM mendapat bahan pangan di e-warong.
Baca juga: Survei: 96 Persen Penerima Puas dengan Program Bantuan Pangan Nontunai
"Kalau lupa pin, kita usulkan lakukan biometrik, misalnya dengan pengenalan wajah," ujar Elwyn di Jakarta, Senin (28/1/2019).
Elwyn mengatakan, sebenarnya Indonesia sudah siap menerapkan biometrik sebagai kode untuk mengakses channel keuangan. Sebab, semua KPM sudah memiliko e-KTP yang memuat data-data pemilik secara lengkap. Selain itu, mayoritas KPM juga memiliki ponsel pintar. Dengan demikian, sistem yang ada tersebut bisa menjadi solusi untuk permasalahan ini.
Namun, di tengah kecanggihan teknologi, di beberapa daerah masih terkendala sinyal untuk alat pembaca kartu KKS.
"Konektivitas yang tidak stabil masih menjadi tantangan di beberapa wilayah," kata Elwyn.
Di sisi lain, kepemilikan rekening baru oleh penerima BPNT harus didorong lebih lanjut pemanfaatannya. KPM masih banyak yang tidak menggunakan KKS sebagai rekening tabungan. Ada yang tidak mau menabung, ada juga yang tidak tahu bahwa KKS bisa sekaligus menjadi rekening tabungan. Survei MicroSave menunjukkan baru 1 persen KPM yang menggunakannya sebagai tabungan.
"Maka perlu kerjasama dengan BI dan OJK untuk program literasi keuangan agar rekening tabungan di KKS lebih digunakan masyarakat," kata Elwyn.
Untuk e-warong sendiri, rata-rata jumlah KPM yang dilayani masih terbilang rendah. Hal ini mempengaruhi tingkat kepuasan beberapa e-warong. Menurut Elwyn, idealnya setiap e-warong melayani sekitar 300 KPM agar profit dan kualitas pelayanan terjaga.
Selain itu, pelatihan terhadap e-warong juga harus lebih ditingkatkan. Pelatihan selama ini terbatas pada penggunaan mesin EDC. Pemahaman e-warong soal tujuan program BPNT secara keseluruhan dan skema keuntungan perlu ditingkatkan.
"Bisa menggunakan saluran digital sebagai media pelatihan e-warong seperti membuat modul pelatihan online," kata Elwyn.
