Menteri PUPR Kaji Kemungkinan Motor Boleh Masuk Tol

Kompas.com - 29/01/2019, 13:10 WIB
Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono INDRA AKUNTONOMenteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeldjono membuka kemungkinan untuk memperbolehkan sepeda motor melintas di jalan tol.

Menurut dia, dalam regulasi yang ada, sepeda motor memang diperbolehkan melintas di jalan tol.

"Ada wacana untuk memberikan fasilitas pada roda dua (masuk tol). Secara regulasi sudah ok, kayak Suramadu juga ada roda dua, Bali Mandara juga ada roda dua. Jadi secara regulasi iya memungkinkan," ujar Basuki di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Basuki menambahkan, sesuai regulasi yang ada semua jalan tol sebenarnya diperbolehkan dilintasi sepeda motor.

Baca juga: Ketua DPR Usulkan Pemerintah Izinkan Motor Masuk Tol

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah PP Nomor 44 Tahun 2009, yang merevisi Pasal 38 PP Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol, pada Pasal 1a disebutkan jalan tol bisa dilengkapi jalur khusus untuk kendaraan bermotor roda dua. Dengan catatan, jalur harus terpisah secara fisik dengan jalur kendaraan roda empat atau lebih.

"Kalau PP-nya iya, bisa untuk semua tol, aturan kan tidak diskriminatif, tidak cuma Tol Suramadu dan Bali. Kalau ada di PP berarti semua bisa," kata Basuki.

Kendati diperbolehkan, lanjut Basuki, usulan tersebut harus dikaji secara mendalam. Sebab, tak semua infrastruktur tol sama seperti di Suramadu dan Bali Mandara.

"Tapi kalau jalan tol, kita harus siapkan juga, kan dia (motor) maksimum 20-30 kilometer harus istirahat kalau motor. Ini lagi dikaji secara teknis," ucap dia.

Baca juga: Pemerintah Bahas Regulasi Sepeda Motor Masuk Jalan Tol

Dikutip dari Tribunnews, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengusulkan agar motor diberikan jalur khusus di jalan bebas hambatan atau jalan tol.

"Misalnya, seperti yang sudah ada di Bali, kemudian di Suramadu. Bukan gratis, mereka (pemotor) juga harus bayar seperti di Bali. Yang penting bisa memberikan hak kepada pengendara roda dua untuk menikmati jalan bebas hambatan. Jangan hanya pemilik roda empat yang punya kenikmatan bebas hambatan. Kan uangnya sama-sama dari rakyat, pemotor juga bayar pajak. Pemotor yang pakai jalan tol itu nanti bayar juga," kata Bambang, Minggu, (27/1/2019).



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X