Utang Negara Terus Meningkat, Ini Penjelasan Kemenkeu

KOMPAS.com — Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut Menteri Keuangan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai "menteri pencetak utang", saat menghadiri deklarasi dukungan alumni perguruan tinggi di padepokan pencak silat, Taman Mini, Jakarta, Sabtu (25/1/2019).

Sebutan itu disematkan Prabowo karena melihat jumlah utang Indonesia yang semakin membengkak dari tahun ke tahun.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasinya, Nufransa Wira Sakti menjelaskan alasan mengapa utang Indonesia selalu bertambah beberapa tahun ini.

Utang untuk pembangunan

Menurut Nufransa, pemerintah mengelola utang secara hati-hati. Dia juga menilai kondisi utang saat ini terbilang aman.

"Saat ini kondisi utang sangat aman, masih dalam koridor undang-undang. Peningkatan nilai utang lebih karena pemerintah membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan," kata Nufransa saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/1/2019).

Menurut dia, semua pembangunan membutuhkan biaya. Belanja negara pun digunakan untuk hal yang produktif.

"Sehingga dapat memberikan daya ungkit bagi adanya peningkatan produktivitas," ucapnya.

Baca juga: Prabowo Sebut Menkeu Mesin Pencetak Utang, Ini Komentar Kemenkeu

Kondisi keuangan negara terjaga

Meskipun utang meningkat, Nufransa menyebutkan, kondisi keuangan negara masih dalam kondisi yang aman dengan terjaganya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

Ia menyebut terjadi penurunan defisit APBN di tahun 2018 sementara penerimaan negara capai 102 persen melampaui target yang ada. Kemudian, penerimaan pajak tumbuh sebesar 14 persen.

"Primary balance (selisih anggaran penerimaan dan pengeluaran di luar bunga dan cicilan utang) mendekati nol. Semua indikator APBN berwarna hijau dan tidak ada gejala akan adanya krisis," kata Nufransa.

Utang untuk tutup utang lain

Ia pun membenarkan, pemerintah melakukan utang untuk membayar utang yang lain atas dasar pertimbangan tertentu.

"Sebagaimana praktik di negara lain juga, pemerintah melakukan refinancing (menutup pinjaman dengan pinjaman lain) atas sebagian utangnya, jadi tidak jatuh tempo semua dalam satu waktu tertentu," ujar Nufransa.

Baca juga: Ekonom Kritik Utang Pemerintah Membengkak, Ini Kata Sri Mulyani

Estimasi penyelesaian utang

Menurut pemerintah, keputusan untuk menambah utang tersebut diambil bukan tanpa perhitungan.

Nufransa menjelaskan, sudah ada perhitungan terhadap semua utang dan proses pengembalian ke depannya.

"Dalam jangka waktu tiga-empat tahun ke depan, akan terasa adanya dampak hasilnya (dari pembangunan yang dilakukan). Outcome yang dihasilkan nantinya adalah efisiensi dalam biaya logistik, kemudahan berinvestasi, sumber daya manusia yang andal, jaringan komunikasi yang kuat, tingkat kehidupan yang lebih sehat dan lain-lain," ujar Nufransa.

Untuk refinancing yang dilakukan pemerintah, saat ini sudah mulai dikurangi. Nufransa menyebut hal itu dapat tercermin dalam angka keseimbangan primer yang menuju ke angka positif.