Chief Economist & Investor Relations Director Bahana TCW Budi Hikmat di Mercantile Athletic Club, Kamis (2/6/2016).JAKARTA, KOMPAS.com - Banyak pihak mengkritisi kebijakan pemerintah soal pengelolaan utang.
Pasalnya, dalam Dokumen APBN Kita Edisi Januari 2019 dipaparkan posisi utang pemerintah pusat per akhir Desember 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun.
Namun, Direktur Strategi Investasi dan Kepala Makroekonomi Bahana TCW Investment Management Budi Hikmat menyatakan masyarakat kerap keliru dalam memahami utang negara. Negara memang perlu untuk menerbitkan surat utang untuk menggenjot produktivitas dalam negeri.
"Kekeliruan kita itu tidak memahami utang secara benar," ujar Budi ketika memberikan penjelasan kepada awak media di kantornya, Selasa (29/1/2019).
Baca juga: Utang Negara Terus Meningkat, Ini Penjelasan Kemenkeu
Budi menilai, kemampuan Indonesia untuk berutang cukup besar. Namun, pemerintah juga sudah mengelola utang negara agar tak terlalu mahal ketika membayar.
"Gede (kemampuan utang Indonesia) tapi Bu Sri Mulyani lagi berhemat jangan sampai bayarnya kemahalan. Karena pajaknya bagus. Kalau pajak bagus tidak perlu berutang. Makanya Desember kemarin kita tidak ada lelang," ujar Budi.
Dalam APBN 2019, pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 826 triliun, dengan 7,26 persen di antaranya, atau Rp 60 triliun berupa SBN ritel.
Di awal tahun ini, pemerintah juga telah menerbitkan SBR005 dengan bunga realtif tinggi, yaitu 8,15 persen per tahun.
"Pemerintah itu tidak gunakan utang untuk bayar utang. Jadi harus lihat data," ujar Budi.
