Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Bagasi Berbayar Diminta Ditunda, Ini Respon Lion Air

Kompas.com - 30/01/2019, 08:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Managing Director Lion Air Group, Daniel Putut Kuncoro menilai penundaan penghapusan bagasi gratis bagi para penumpang rute domestik akan berdampak pada operasional penerbangan.

"Dengan perhitungan yang sudah kami lakukan sejak lama, kemudian ada kebijakan baru. Tentunya nanti akan berdampak (ke) operasional," ujar Daniel di Gedung DPR RI, Selasa (29/1/2019) malam.

Daniel menambahkan, mulai 22 Januari 2019 lalu perusahaanya telah menghapus layanan bagasi gratis. Menurut dia, saat ini penumpang tengah beradaptasi dengan ketentuan baru itu.

Baca juga: Lion Air: Penghapusan Bagasi Berbayar Sudah Dikaji Sejak 2010

Saat ini, lanjut dia, para penumpang sudah mulai terbiasa dengan pola baru tersebut.

"Cenderung tadi orang udah mulai tahu, jadi (bawa) bagasi enggak usah banyak-banyak kan. Kemudian antrean di sini kan semakin sini semakin akan cepat kan. Karena orang sebenarnya enggak bawa bagasi," kata Daniel.

Kendati kurang setuju dengan penundaan itu, ia mengaku akan tetap mengikuti ketetapan dari pemerintah. Dia pun belum tahu langkah selanjutnya yang diambil perusahaan jika kebijakan itu resmi ditunda.

"Kalau itu sudah menjadi kebijakan dan sudah menjadi peraturan, ya kita harus ikut dengan peraturan itu. Apa yang akan terjadinya kita belum tahu. Apakah ini kebijakan yang akan menjadi satu peraturan tetap apakah akan jadi peraturan yang para penumpang sudah mulai terbiasa dengan pola baru tersebut," ucap dia.

Baca juga: Kemenhub Pantau Pemberlakukan Bagasi Berbayar Lion Air

Sebelumnya, Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan menunda kebijakan sejumlah maskapai berbiaya rendah menghapus layanan bagasi gratis bagi para penumpang rute domestiknya.

Hal tersebut tertuang dalam kesimpulan rapat kerja yang digelar DPR RI dengan Kementerian Perhubungan dan perwakilan maskapai nasional, Selasa (29/1/2019).

"Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan cq Ditjen Perhubungan Udara untuk menunda pemberlakuan kebijakan bagasi berbayar hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan kelangsungan industri penerbangan nasional," ujar Wakil Ketua Komisi V Sigit Susiantomo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IHSG Februari Diprediksi Bisa Sentuh Level 7.000

IHSG Februari Diprediksi Bisa Sentuh Level 7.000

Whats New
Penting, UMKM Harus Mulai Mendaftarkan Merek Dagang

Penting, UMKM Harus Mulai Mendaftarkan Merek Dagang

Whats New
Ini 4 Ketrampilan dan Cara Menghadapi Seorang Introvert di Tempat Kerja

Ini 4 Ketrampilan dan Cara Menghadapi Seorang Introvert di Tempat Kerja

Work Smart
Liburan ke Singapura Tak Perlu Tes Covid-19, Aturan Penggunaan Masker Makin Longgar

Liburan ke Singapura Tak Perlu Tes Covid-19, Aturan Penggunaan Masker Makin Longgar

Whats New
IHSG Ditutup Melemah, Saham Teknologi Berguguran

IHSG Ditutup Melemah, Saham Teknologi Berguguran

Whats New
Pengetatan Moneter The Fed Belum Berakhir, Waspadai Pergerakan Kripto

Pengetatan Moneter The Fed Belum Berakhir, Waspadai Pergerakan Kripto

Whats New
Ingin Hemat 5,5 Miliar Dollar AS, Disney Umumkan PHK 7.000 Karyawannya

Ingin Hemat 5,5 Miliar Dollar AS, Disney Umumkan PHK 7.000 Karyawannya

Whats New
Pembangunan 2 Terminal di Sumut Telan Biaya Rp 43 Miliar

Pembangunan 2 Terminal di Sumut Telan Biaya Rp 43 Miliar

Whats New
Usul Otoritas Pengawas Koperasi, Teten: Saya Sudah Sampaikan ke Presiden Jokowi

Usul Otoritas Pengawas Koperasi, Teten: Saya Sudah Sampaikan ke Presiden Jokowi

Whats New
Pupuk Kaltim Gandeng GOKPL untuk Penuhi Pasokan Gas Bumi di Proyek Pabrik Urea Papua Barat

Pupuk Kaltim Gandeng GOKPL untuk Penuhi Pasokan Gas Bumi di Proyek Pabrik Urea Papua Barat

Whats New
Rekam Jejak Dwi Pranoto dan Filianingsih, Calon Deputi Gubernur BI yang Diusulkan Jokowi

Rekam Jejak Dwi Pranoto dan Filianingsih, Calon Deputi Gubernur BI yang Diusulkan Jokowi

Whats New
Dorong Kota-kota Besar Bangun LRT dan MRT, Jokowi: Kalau Tidak, Nanti Keduluan Macet

Dorong Kota-kota Besar Bangun LRT dan MRT, Jokowi: Kalau Tidak, Nanti Keduluan Macet

Whats New
Dari Aktivasi Kartu hingga Buka Blokir, Begini Cara Atur Kartu Kredit Melalui BCA mobile

Dari Aktivasi Kartu hingga Buka Blokir, Begini Cara Atur Kartu Kredit Melalui BCA mobile

BrandzView
Anggarkan Capex Rp 5,6 Triliun, Berikut Target Proyek Medco Energi Tahun 2023

Anggarkan Capex Rp 5,6 Triliun, Berikut Target Proyek Medco Energi Tahun 2023

Whats New
Resmikan 2 Terminal di Sumut, Jokowi Berharap Budaya Naik Angkutan Umum Dikembangkan

Resmikan 2 Terminal di Sumut, Jokowi Berharap Budaya Naik Angkutan Umum Dikembangkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+