Bukan Mustahil Indonesia Jadi Negara Maju, Ini Syaratnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memandang, bukan mustahil Indonesia naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju.

Caranya, dengan memanfaatkan bonus demografi yang hanya sekali dalam seumur hidup. Puncak bonus demografi diperkirakan terjadi pada 2020-2025 yang ditandai dengan porsi masyarakat usia muda mendominasi penduduk Indonesia.

Saat itu, diperkirakan ada 174-180 juta penduduk usia produktif yang siap menggerakkan ekonomi Indonesia.

"Negara di Asia Timur memanfaatkan masa bonus demografi mereka yang mengangkat negara mereka dari negara menengah, sekarang jadi negara maju. Kuncinya kemampuan manfaatkan bonus demogafi," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: Manfaatkan Bonus Demografi, Ini Kunci Dorong Penciptaan Lapangan Kerja

Namun, bonus demografi juga harus dibarengi dengan produktivitas yang optimal. Oleh karena itu, mulai sekarang, pemerintah menyusun rencana jangka panjang hingga 2045, yang hampir bersamaan dengan berakhirnya masa bonus demografi di Indonesia.

Bambang memastikan, hingga bonus demografi habis, tenaga kerja muda yang produktif bisa dimanfaatkan dengan baik. Dampaknya ke depan yakni pertumbuhan ekonomi Indonesia yang semakin kuat.

Jika saja Indonesia mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi saat ini di angka 5,1 persen, maka Indonesia bisa naik kelas.

"Kalau mengikuti proyeksi, kalo Indonesia tumbuh 5,1 persen pertahun sampai 2040, maka Indonesia masuk kategori negara berpendapatan tinggi atau negara maju," kata Bambang.

Baca juga: Begini Cara Manfaatkan Bonus Demografi untuk Dongkrak Ekonomi

Selain itu, yang harus dipikirkan ke depannya adalah menyiapkan tenaga kerja dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital, di mana manusia akan bersaing dengan teknologi. Jika tak memiliki skill yang mumpuni, maka akan kalah saing dengan tenaga kerja lainnya.

Yang menjadi perhatian pemerintah saat ini adalah pelatihan vokasi. Belum banyak tenaga kerja yang memenuhi kriteria pekerja yant dibutuhkan pencari kerja, sehingga yang terjadi begitu lapangan kerja baru dibuka, tapi lowongannya terbatas.

"Untuk membuka peluang kerja, kami dorong partisipasi pelaku usaha untuk membuka lapangan kerja. Selain itu juga mendorong inevstasi dari entrepreneur, dan lain-lain," tutur Bambang.