Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di NTT, Harus Buat Laporan Pencegahan Stunting untuk Dapat Dana Desa

Kompas.com - 30/01/2019, 12:41 WIB
Sigiranus Marutho Bere,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

KUPANG, KOMPAS.com - Penyaluran dana desa di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam tiga tahun ini mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017, jumlah dana desa yang disalurkan ke 2.996 desa di wilayah NTT mencapai Rp 2,3 triliun. Angka itu mengalami peningkatan di tahun 2018 menjadi Rp 2,54 triliun dan naik di tahun 2019 menjadi Rp 3,02 triliun.

Namun demikian, untuk mendapatkan dana tersebut, desa harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh pemerintah.

"Mulai tahun ini, dalam melakukan penyaluran dana desa, ada prasyarat tambahan ketika mereka akan meminta penyaluran tahap selanjutnya, yakni membuat laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat kabupaten, pada tahun anggaran sebelumnya," ucap Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana kepada sejumlah wartawan, Selasa (29/1/2019).

Baca juga: Ada Dana Desa, Ribuan Pasar hingga Saluran Urusan Irigasi Terbangun

Terkait dengan dana desa lanjut Lydia, fokus tahun ini diharapkan dapat mengambil bagian dalam masalah penting di Indonesia dan NTT yakni masalah stunting (hambatan dalam pertumbuhan tubuh pada anak-anak dan bayi).

Syarat itu lanjut Lydia, karena pada tanggal 18 Desember 2018 lalu, pihaknya bersama sejumlah pihak, menandatangani komitmen untuk mengentaskan masalah stunting di NTT.

Menurut Lydia, pemerintah ingin dana desa itu menjadi bagian untuk pengentaaan stunting di setiap daerah, karena yang kurang gizi dan stunting pada akhirnya daya pikirnya tidak bagus.

Hal itu lanjut Lydia, akan tentu sangat berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tersebut.

Baca juga: Tahun Ini, Pemerintah Targetkan Dana Desa Terserap 99 Persen

Padahal kata Lydia, salah satu indikator yang menentukan apakah daerah itu disebut daerah maju dan berkembang yaitu IPM.

"Namun prasyarat ini pada tahun 2019 opsional dan akan menjadi prasyarat pada tahun 2020. Ini hal yang harus dikawal bersama," imbuhnya.

Lydia menjelaskan, pada tahun 2017 lalu, rata-rata tiap desa di NTT mendapat alokasi dana Rp 880 juta dan pada tahun 2018 naik menjadi Rp 930 juta per desa.

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Rp 180 Triliun Digelontorkan untuk Dana Desa

Untuk penyaluran dana desa lanjut Lydia, pada tahap satu sebanyak 20 persen dari total anggaran dana desa, kemudian tahap dua dan tiga sebanyak 40 persen.

Lydia menjelaskan, untuk penyaluran dana tahap satu, syaratnya harus disusun Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Daerah terkait rincian dana desa per desa.

Sedangkan untuk penyaluran dana desa tahap tiga, ada prasyarat tambahan lainnya.

"Nanti kalau desa mengeluh belum salur dananya, itu bukan kementerian keuangan yang tidak menyalurkan. Kalau dua prasyarat terpenuhi maka secepatnya akan langsung disalurkan. Tinggal bagaimana kabupaten segera menyusun Perkada APBD dan Perda terkait rincian dana desa per desa," jelasnya.

Prioritas dana desa itu kata Lydia, untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com