Di NTT, Harus Buat Laporan Pencegahan Stunting untuk Dapat Dana Desa

Kompas.com - 30/01/2019, 12:41 WIB
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana, bersama dua pejabat lainnya, saat menggelar jumpa pers terkait anggaran APBN yang disalurkan ke NTT, Selasa (29/1/2019) sore KOMPAS.com/SIGIRANUS MARUTHO BEREKepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT Lydia Kurniawati Christyana, bersama dua pejabat lainnya, saat menggelar jumpa pers terkait anggaran APBN yang disalurkan ke NTT, Selasa (29/1/2019) sore

Baca juga: 4 Tahun Jokowi-JK, Rp 180 Triliun Digelontorkan untuk Dana Desa

Untuk penyaluran dana desa lanjut Lydia, pada tahap satu sebanyak 20 persen dari total anggaran dana desa, kemudian tahap dua dan tiga sebanyak 40 persen.

Lydia menjelaskan, untuk penyaluran dana tahap satu, syaratnya harus disusun Peraturan Desa terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Kepala Daerah terkait rincian dana desa per desa.

Sedangkan untuk penyaluran dana desa tahap tiga, ada prasyarat tambahan lainnya.

"Nanti kalau desa mengeluh belum salur dananya, itu bukan kementerian keuangan yang tidak menyalurkan. Kalau dua prasyarat terpenuhi maka secepatnya akan langsung disalurkan. Tinggal bagaimana kabupaten segera menyusun Perkada APBD dan Perda terkait rincian dana desa per desa," jelasnya.

Prioritas dana desa itu kata Lydia, untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.


Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X